Jakarta – Joko Widodo sebelum ini lemparkan tantangan kepada Prabowo Subianto untuk membawa bukti ke KPK soal tudingan adanya anggaran negara yang bocor hingga 25 persen. Hal ini pun akhirnya ditanggapi oleh pihak BPN Prabowo-Sandiaga.

Soal Kebocoran Anggaran, Kubu Prabowo : "Kita Sampaikan Biar Presiden Periksa Itu Semua"

Saat ditemui kemarin, Faldo Maldini menuturkan bahwa “Kepala negara kok suruh warganya lapor-lapor terus? Kita sampaikan itu biar Presiden periksa itu semua. Ini sama kayak sebagian pendukung beliau yang suka lapor-laporin orang,”

“Pak Fadli Zon punya 80 laporan dengan alat bukti yang lengkap saja tidak ada satu pun yang jelas statusnya udah sampai di mana. Padahal beliau itu Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam, walaupun sebenarnya saya tidak terlalu setuju dengan lapor-laporan begitu. Tapi, paling tidak, beliau buktikan hukum itu tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan,” ujar Faldo.

“Pak JK saja kritik itu LRT kemahalan, kok Rp 500 miliar per kilometer. Beliau bilang jangan asal-asal bangun saja. Harusnya kalau ikut cara pandang Pak Petahana, Pak JK langsung saja laporkan ke KPK saja. Jadi yang bicara masalah kebocoran dan markup itu bukan hanya dari pihak BPN 02, tetapi dari pihak pemerintah yang kritis juga banyak,” sebutnya.

Faldo pun menilai pencopotan Said Didu dari posisi Komisaris PT Bukit Asam Tbk karena masalah kebocoran anggaran. Pihak Prabowo-Sandiaga disebut menyuarakan kritik dari para tokoh soal pengelolaan negara.

“Pak Said Didu diganti jadi komisaris juga karena kritis soal kebocoran ini. Kita temani orang-orang yang berpikir untuk bangsa ini. Kejengkelan dari beliau-beliau dapat pula kami suarakan dengan lebih kencang,” ucap Faldo.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)