Prabowo Singgung Soal Nelayan Miskin, Menteri Susi : “Kurang Informasi”

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menanggapi pernyataan yang diungkapkan Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai Indonesia masih memiliki masalah perikanan yang belum terselesaikan.

Prabowo menilai masih ada banyak nelayan miskin yang masih belum memiliki akses terhadap modal maupun kapal. Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo saat Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 putaran kedua.

“Yang jadi masalah sekarang adalah para nelayan-nelayan miskin itu tidak punya akses kepada kapal, tidak punya akses kepada modal,” kata Prabowo saat debat Pilpres kedua di Hotel Sultan, Minggu (17/02/2019).

Menteri Susi dengan tegas mengaku bahwasanya ia merasa tidak setuju dengan pernyataan Prabowo. Sebab, justru presiden Joko Widodo alias Jokowi selama ini sangat memperhatikan nasib para nelayan kecil.

Lebih lanjut Menteri Susi menjelaskan bahwa sudah sejak lama Presiden Jokowi memberikan instruksi kepada seluruh jajaran gubernur, bupati, hingga walikota untuk membebaskan perizinan melaut untuk kapal dengan kapasitas di bawah 10 gross tonage (GT).

Baca juga : Prabowo : Saya Melihat Indonesia di Ujung Kepunahan

Oleh karena itu, Menteri Susi menilai pernyataan tersebut diungkapkan dengan alasan Prabowo masih kurang informasi akan masalah tersebut. Menteri Susi pun menilai jawaban yang diungkapkan oleh Jokowi saat debat sudah betul sesuai di lapangan.

“Pak Prabowo kurang informasi. Surat edaran menteri kepada seluruh gubernur, bupati, walikota yang harus membebaskan semua perizinan melaut. Pak Jokowi sudah betul menjawab, kapal di bawah 10 GT bebas izin-izin,” kata Menteri Susi saat ditemui di Jakarta, Selasa (19/02/2019).

Meski begitu, Menteri Susi juga mengaku bahwasanya pemerintah saat ini memang sedang gencar mengupayakan penertiban pelaporan hasil tangkapan. Sebab, tak sedikit para pengusaha perikanan yang memanipulasi hasil tangkapan sehingga merugikan negara.

“Tahun ini memang kita tertibkan pelaporan hasil tangkapan. Yang benar ya langsung perpanjang tidak sampai 2 minggu dan yang Bohong dan tetap tidak mau jujur ya kita tidak perpanjang,” pungkas Susi.
(Muspri-www.harianindo.com)