Harian IndoJakarta – Anggota Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap bertindak netral dalam penghitungan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Jika KPU tidak bersikap netral, kata Habib Muhsin, maka gerakan people power akan benar-benar terwujud. Gerakan people power yang dimaksud disini adalah menurunkan sebanyak 10 juta orang massa untuk mengepung KPU.
“Tidak ada jalan lain, kita harus serempak seluruh Indonesia, rakyat harus turun mengepung KPUD-KPUD, lalu kemudian yang pusat terakhir kita mengepung KPU, turunkan 10 juta massa,” kata calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini saat ditemui di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/04/2019).
Habib Muhsin berkali-kali menegaskan bahwa gerakan people power dengan menurunkan 10 juta orang bukan hal mustahil. Sebab menurutnya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tidak akan tinggal diam.
Baca juga : Bawaslu Anggap Jurdil2019 Tak Lagi Netral
Jika Habib Rizieq sudah memberikan instruksi, kata Habib Muhsin, maka Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama pun akan ikut turun untuk menggerakkan massa.
“InsyaAllah 212 dengan GNPF Ulama akan diinstruksikan oleh Imam Besar, kita menurunkan people power untuk memenangkan Indonesia dan memenangkan Prabowo-Sandi,” jelasnya.
Meski begitu, tambah Habib Muhsin, people power hanyalah merupakan sebuah jalan terakhir jika memang kecurangan yang terjadi tetap dibiarkan oleh para penyelenggara Pemilu.
“People power itu adalah jalan yang terakhir, ketika sudah tidak ada jalan lagi ya kita akan turun.Tapi kita akan turun secara damai. People power tapi damai. Itu gerakan moral, kita akan gerakan di seluruh Indonesia. Nanti terakhirnya di Jakarta,” tegas Habib Muhsin.
(Muspri-www.harianindo.com)
