Jakarta – Partai Demokrat yang tergabung di dalam koalisi Prabowo-Sandi menyatakan dengan tegas tidak mau terlibat menolak hasil Pemilu 2019 bila dilakukan secara inkonstitusional.

Partai Demokrat Tidak Mau Terlibat Penolakan Hasil Pemilu di Luar Hukum

“Pandangan kami, Partai Demokrat, silakan saja menolak hasil pemilu, ya, tapi melalui jalan konstitusional. Kita berjuang di depan hukum. Karena menolak itu kan memang juga bagian dari hak peserta pemilu yang diatur di UU kita ya,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Menurut Jansen, penyelesaian perselisihan pemilu telah diatur di dalam Pasal 475 UU Pemilu No 7 Tahun 2017, di mana bisa dibuktikan ulang kebenarannya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Di forum inilah dibuktikan segala kecurangan yang ada berdasarkan bukti-bukti yang dipunya. Karena pemilu ini kan ada mekanisme dan tata caranya. Dan tata caranya ini kita semua partai yang hari ini jadi peserta pemilu juga yang buat kan melalui DPR,” kata Jansen.

Bila Prabowo-Sandi menempuh jalur hukum dalam menyelesaikannya, maka Demokrat akan mendukungnya.

“Sepanjang menolak hasil Pemilu yang disampaikan Pak Prabowo itu ditempuh melalui jalan konstitusional kami Partai Demokrat pasti akan dukung,” ucap Jansen.

“Namun jika penolakannya memakai jalan lain yang sifatnya inkonstitusional, apalagi sampai mengadu-ngadu rakyat di bawah yang berpotensi memakan korban sesama anak bangsa sendiri, maka kami Demokrat menolak untuk terlibat,” tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU karena dianggap penuh kecurangan.

“Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” ujar Prabowo, di acara ‘Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019’, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019)
(samsularifin – harianindo.com)