Jakarta – Komnas HAM menyayangkan Polri yang memutuskan untuk mengadakan konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam tentang kerusuhan 22 Mei 2019. Melalui Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, lembaga tersebut merasa seharusnya konferensi pers cukup diselenggarakan di kantor Polri.

Choirul berargumen bahwa pemilihan Kantor Kemenko Polhukam sebagai lokasi konferensi pers khawatir dipandang negatif oleh publik. Seolah-olah proses pengungkapan merupakan langkah politis.

“Alangkah baiknya Polri menyampaikan keterangan ini semua di Kantor Polri. Mengapa? Karena apapun, pasti framing-nya politik, bukan penegakan hukum. Jika di Kantor Polri, frame yang digunakan jelas. Kalau semuanya dinarasikan di Kantor Kemenkopolhukam, jangan salahkan masyarakat tak menaruh kepercayaan bahwa Polri mengungkap framing politik,” kata Choirul pada Rabu (12/06/2019).

Menurut Choirul, pengungkapan kasus seharusnya melalui perspektif hukum yang lebih jelas karena setiap dugaan harus disertakan dengan dua alat bukti. Langkah pengungkapan kasus di Kantor Kemenko Polhukam justru akan menimbulkan prasangka-prasangka buruk di masyarakat.

“Kalau framing-nya politik atau keamanan, ya, enggak ada ukurannya, dan enggak berkontribusi baik terhadap penurunan tensi ketegangan di masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Anies Bakal Buka Rekaman CCTV DKI Terkait Kerusuhan 22 Mei

Terkait tim investigasi bentukan Polri, Choirul berpendapat bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, pengungkapan dalang kerusuhan 22 Mei harus dilakukan segera, terutama dengan meninggalnya 9 korban yang diduga perusuh.

Berikutnya, Choirul meminta Polri untuk bersikap professional dan tak pandang bulu menangkap para perusuh, termasuk anggota Polri apabila melanggar prosedur.

“Misalnya kayak kejadian di Kampung Bali, orang sudah diringkus masih saja diperlakukan secara tidak sewenang-wenang, penggunaan kewenangan secara berlebihan, polisi harus berani dituntut,” kata Choirul. (Elhas-harianindo.com)