Jakarta – Menanggapi sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Ketua Bidang Hizbah Front Pembela Islam Awit Masyhuri pada tahun 2015 memandang bahwa hal tersebut merupakan bagian dari hak individu mereka.

“Yang mau gabung ISIS itu hak individu dia. Selama pemerintah Indonesia tidak dzalim sama rakyatnya, Inshaa Allah tidak ada itu ISIS di Indonesia,” kata Awit pada Kamis (19/03/2015).

Menurut Awit, para WNI yang berangkat ke Suriah tidak mengincar iming-iming harta dari ISIS. Justru ideologi lah yang mendorong mereka untuk mau terjun berjihad.

“Ini saya lihat lebih ke ideologi yang dominan,” katanya.

Baca Juga: Habib Rizieq: “Umat Islam Harus Tetap Istikamah Memperjuangkan Khilafah”

Meski mengaku belum menemukan kebenaran dari pernyataan jihad ISIS, namun Awit di sisi lain memandang wacana pencabutan kewarganegaraan oleh pemerintah terlalu berlebihan dan berisiko.

“Pemerintah jangan sombong cabut kewarganegaraan, dekati ulama atau habib dan lainnya untuk konsultasi. Yang menolak ISIS jangan meremehkan mereka yang masuk ISIS, nanti mereka malah bereaksi keras,” tutur Awit.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman sebelumnya mengusulkan agar para WNI yang bergabung dengan ISIS dicabut kewarganegaraannya. Kini pihaknya sedang mengupayakan agar Indonesia memiliki aturan yang lebih tegas. 

“Karena ada beberapa negara lain yang sudah mengeluarkan aturan itu, bagi mereka yang sudah jelas-jelas keluar, mereka dicabut kewarganegaraannya. Bagi mereka yang sudah jelas-jelas bergabung dengan ISIS, pulang juga ada permasalahan hukum yang dia tindak lanjuti,” ujar Marciano pada Rabu (18/03/2015).