Sleman – Sejumlah politisi senior berkumpul di Yogya. Mereka menekan Jokowi dan Prabowo untuk segera memulangkan M Rizieq Shihab dari Saudi. Kedua orang itu dituding sebagai pihak yang bertanggungjawab memulangkan pemimpin tertinggi FPI tersebut pasca keduanya bertemu.

“Masyarakat menuntut negara harus tunjukkan bahwa pemerintah punya niat baik terhadap seluruh warga negaranya, tapi kenapa Habib Rizieq dipersulit?” kata Ketua Majelis Syuro PBB, MS Kaban.

Hal itu dinyatakan saat memberikan keterangan pers dalam acara ‘Pertemuan Pecel Lele’, di rumah makan Bale Ayu Jombor, Jalan Magelang, Sleman, DIY, Rabu (31/07/2019). Dikabarkan ‘pertemuan pecel lele’ itu guna menanggapi pertemuan Jokowi-Prabowo di MRT, pertemuan ‘Nasi Goreng’ Megawati-Prabowo, dan pertemuan antarelite politik di Jakarta.

Hadir dalam ‘Pertemuan Pecel Lele’ tokoh PPP Solo Mudrick Sangidu, tokoh PPP Khittah DIY M Syukri Fadholi, tokoh Tionghoa Lius Sungkharisma dan sejumlah tokoh agama serta ormas lainnya.

Dalam kesempatan itu, Mudrick Sangidoe menyatakan bahwa selain Jokowi harus bertanggung jawab, Prabowo juga memiliki tanggung jawab moral untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab.

“Mestinya Pak Prabowo punya pemikiran harus jemput Habib Rizieq, menjadi kewajiban moral untuk membawa pulang Habib Rizieq ke Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu Lius Sungkharisma menyatakan dengan tegas bahwa jika para elite politik ingin rekonsiliasi untuk menurunkan tens pasca Pilpres 2019, seharusnya pemerintah segera memulangkan Habib Rizieq.

“Ada perlakuan zalim kepada Habib Rizieq, kita harus bersuara ketika ada ketidakadilan. Pertemuan MRT, biarin yang mau bagi-bagi kursi, tapi kan (Pemilu) 2024 kita nilai, mana yang konsisten perjuangkan kepentingan rakyat. Habib (Rizieq) sudah wajib dikembalikan, nggak ada alasan,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Syukri Fadholi menjelaskan bahwa ‘Pertemuan Pecel Lele’ di Sleman hari ini adalah awal pertemuan gerakan yang merasa prihatin dalam menyikapi persoalan kehidupan berbangsa bernegara. Pertemuan berikutnya akan digelar di Solo dan Padang.

“Ini bukan makar, ini gerakan moral dalam rangka cinta kita kepada NKRI. Kita harus bela rakyat, kebijakan negara harus berpijak kepada rakyat. Karena kebijakan bangsa saat ini semakin jauh dari cita-cita proklamasi bangsa, harus dikembalikan ke porosnya, prinsip kaidah UUD 45 dan Pancasila,” lanjutnya. (Hr-harianindo.com)