Jakarta- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menghadapi banyak polemik yang terjadi, mulai dari kasus korupsi hingga defisit di beberapa perusahaan BUMN.

Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi ditekan untuk segera mengganti Menteri BUMN, Rini Soemarno tidak harus menunggu sampai masa jabatan habis.

Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Satyo Purwanto menyatakan, Menteri BUMN menurutnya memiliki dua muka yang berbeda dalam kepemimpinannya. Pertama sebagai tangan pemerintah dan yang kedua ialah sebagai CEO anak perusahaan yang dinaungi BUMN.

“Menteri BUMN ada dua wajah ya, satunya sebagai kepanjangan tangannya pemerintah sebagai pemangku kepentingan, regulator, satu (lagi) dia juga seperti badan usaha yang memiliki anak usaha banyak ya,” ucap Satyo Purwanto, Kamis (01/08).

Menurut Satyo, Rini Soemarno diakui ketika mengelolah BUMN sebagai CEO. “Rini dalam manajerial pada saat dia berperan sebagai CEO layaknya sebuah perusahaan dalam berwajah yang lain dari menteri BUMN dia bagus gitu, karena dia memang matang di manajerial,” jelasnya.

Namun disaat bertugas sebagai menteri, Rini Soemarno dianggap gagal dalam memimpin BUMN. “Tapi ketika dia sebagai regulator, nah ini banyak bolongnya dia, banyak failnya dia,” katanya.

Sehingga, Satyo mengaku tidak kaget saat ini BUMN banyka menghadapi permasalahan. Mulai dari kerugian yang menimpa hingga kasus korupsi.

“Makanya tidak heran banyak kasus di BUMN, yang diakibatkan dia tidak sanggup menterjemahkan, melakukan antisipasi terhadap peluang-peluang terjadinya penyimpangan-penyimpanhan, macam-macamlah mulai dari kewenangan, korupsi dan lain-lain. Disitulah dia (Rini) gagal,” paparnya.

Kendati demikian, Presiden Jokowi seharusnya dapat menilai dan segera mengganti Menteri BUMN saat ini agar proses pengelolaan aset negara dapat dialkukan dengan baik.

Desakan untuk segera diganti dikarenakan, kata Satyo, pergerakan perusahaan terjadi setiap hari. Sehingga ketika semakin lama digantinya menteri akan semakin banyak polemik yang muncul.

“Saya rasa sih lebih bagus hari ini juga ya, karena kan pengelolaan aset negara ditangan BUMN itu bergeraknya hitungannya hari gitu, kalau ditunggu sampai beberapa bulan semakin parah,” terangnya.

“Belum (ketika) menteri baru (harus) melakukan Konsolidasi organisasi lagi, penyamaan visi ya macam-macamlah. Prosesnya lama bisa 3 bulan, 6 bulan. Harus sesegera mungkin kalau memang itu ada pergantian ya harus segera mungkin,” tegasnya.

Menurutnya, pengganti Rini nantinya haruslah seseorang yang memiliki kemampuan di dalam dua wajah tersebut sebagai menteri dan juga sebagai CEO anak perusahaan BUMN. (Hr-harianindo.com)