Jakarta – Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade angkat bicara terkait rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Andre menyoroti terkait dengan sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas di ibu kota baru tersebut.

“Bapak Presiden Jokowi, dana APBN negara tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan,” kata Andre, Kamis (01/08).

Terkait dengan hal tersebut, Andre mengkhawatirkan pemerintah akan mengambil kebijakan secara jalan pintas atas keinginan memindahkan ibu kota di tengah kondisi keterbatasan anggaran. Satu diantaranya, pemerintah terpaksa mengerluarkan surat utang dengan bunga tinggi.

“Jika diasumsikan, utang naik Rp 466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38,7 persen,” ucap dia.

Selain itu, tambah dia, BUMN bakal menanggung pembiayaan atas rencana memindahkan ibu kota. Hanya saja, cara tersebut bernilai risiko yang tinggi. Sebab, pemindahan ibu kota bukan proyek bersifat komersial.

“Proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersial karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. Di sini ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar,” ucap dia.

Dari situ, Andre berharap Jokowi bijak atas keinginan untuk memindahkan ibu kota. Menurut dia, saat ini kondisi negara sedang mengalami pelemahan ekonomi dan peningkatan pengangguran.

“Jika rencana ini terus dipaksakan, maka pilihannya sangat mungkin pemerintah bapak bisa meminta pinjaman ke Cina (Tiongkok, red). Melihat opsi yang akan diambil dari contoh di atas, berutang ke Cina sangat mungkin dilakukan,” pungkas dia. (hr-Harianindo.com)