Jakarta – Menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara Ijtima Ulama, panitia penyelengara Ijtima Ulama IV, melalui Ustaz Bernard Abdul Jabbar, merespon ujaran tersebut dengan tidak mempedulikan sikap pemerintah.

“Biarin aja orang nggak ada urusan sama Pak Moeldoko. Mau ngomong apa ya terserah, emang kita pikiran, biarin aja. Itu kan hak kita warga negara, musyawarah itu dilindungi undang-undang,” kata Ustaz Bernard Abdul Jabbar pada Selasa (06/08/2019).

Baca Juga: Ketum ICMI Menilai NKRI Syariah Tak Perlu Ditanggapi Serius

Steering committee Ijtima Ulama IV itu meminta Moeldoko untuk fokus bekerja sebagai bagian dari pemerintah. Menurutnya, Ijtima Ulama IV yang berlangsung pada Senin (05/08/2019) itu selaras dengan nilai-nilai konstitusi.

“Urusin saja masing-masing punya kerjaan. Itu hak warga negara, konstitusional, dilindungi undang-undang untuk berijtimak, bermusyawarah, artinya tidak dilarang oleh undang-undang itu haknya. Kenapa harus kemudian nyinyir terhadap apa yang dilakukan para ulama ketika berijtima,” ujar Bernard.

Bernard mengatakan bahwa penegakan syariah di Indonesia berdasarkan Pancasila. Ia mencontohkan bahwa di Indonesia telah beroperasi bank hingga hotel berbasis syariah. Bernard pun menanyakan mengapa pemerintah bereaksi menentang gagasan penegakan syariah dari Ijtima Ulama IV.

“Nggak ada yang salah dari syariat itu, cuma kitanya ada yang kadang kebakaran jenggot ketika mendengar ada kata syariat. Semua kan sudah berjalan, harusnya dilarang juga itu, perbankan syariah, ekonomi syariah, bank syariah, hotel syariah, harusnya dilarang kalau tidak boleh. Kenapa kok orang bicara syariat kok tiba-tiba kebakaran jenggot?” ungkapnya.

Baca Juga: Moeldoko: “Saya Sudah Mengatakan, Negara Ini Bukan Negara Ijtima”

Dikabarkan sebelumnya bahwa Moeldoko mengatakan Indonesia bukan negara yang dapat diatur berdasarkan ijtima ulama. Dengan adanya konstitusi, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lain, jelas sudah bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

“Saya sudah mengatakan, negara ini bukan negara ijtima, gitu loh. Aturannya sudah jelas, negara ini adalah negara hukum. Ada Konstitusi, UUD 45, ada UU, ada perpres, ya sudah ikuti, apalagi,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (06/08/2019). (Elhas-harianindo.com)