Jakarta – Ibu kota baru Indonesia resmi berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Nantinya pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN di pemerintah pusat akan turut pindah ke Kalimantan Timur. Pemerintah pun masih melakukan pengkajian terhadap hal itu.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir menyatakan, salah satu yang dikaji adalah untuk mempertimbangkan perlu-tidaknya sanksi buat PNS yang menolak pindah.

“Apapun yang terkait misalnya dengan survei itu (bila PNS menolak pindah) dan lain sebagainya yang terkait dengan itu, kita terima sebagai masukan dan nanti akan kita kaji untuk memperkaya kajian itu,” jelas dia, Jakarta, Senin (26/08/2019).

Selain mengkaji terkait sanksi, pemerintah juga mengkaji apakah nantinya ada insentif buat PNS lantaran turut pindah ke ibu kota baru.

“Termasuk itu (insentif), itu kan masih dalam kajian. Jadi terkait hal-hal pemindahan ASN masih dalam kajian. Jadi belum bisa disampaikan saat ini,” paparnya.

Dia menyatakan, saat ini belum bisa disimpulkan pemerintah secara pasti akan memberikan sanksi buat yang menolak dan insentif bagi yang bersedia pindah ke ibu kota baru. Semua itu, tambah dia, masih dalam pengkajian oleh pemerintah.

“Saya tidak mengatakan iya kan. Nanti akan kita lihat lah. Akan dilihat. (Sekarang) belum (diputuskan), belum, masih dalam kajian,” pungkasnya. (Hr-harianindo.com)