Pekanbaru – Menanggapi kasus penyegelan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Riau, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengutarakan protes keras. Menurutnya, penyegelan yang berujung pada penghentian ibadah adalah hal yang sudah melampaui batas kepatutan.

Diketahui bahwa Gereja PdI di Dusun Sari Agung, Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, disegel oleh pemimpin daerah setempat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penolakan dari warga sekitar sejak Februari 2019. Warga yang protes beralasan bahwa rumah ibadah tersebut tak berizin.

Atas dasar itu beserta keluarnya surat bupati, Satpol PP kemudian melakukan penyegelan dan penghentian ibadah di rumah Pendeta Damianus Sinaga pada 8 Agustus 2019. Gomar memandang tindakan tersebut telah mencederai hati para umat Kristiani.

“Arogansi Satpol PP membubarkan ibadah yang sedang berlangsung sungguh-sungguh melukai hati, bukan saja umat yang sedang beribadah, tetapi juga melukai suasana batin umat Kristiani di berbagai pelosok tanah air,” kata Gomar pada Selasa (27/08/2019).

Gomar berpendapat bahwa seyogianya, pemimpin daerah justru harus memberikan bantuan dalam upaya pengadaan rumah ibadah. Terlebih masih ada warga yang kesulitan dalam memperoleh rumah ibadah. Karena itulah, Gomar meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberi teguran kepada Bupati Indragiri Hilir.

“Menjalankan ibadah merupakan hak konstitusional warga, sebagai bagian dari kebebasan beribadah yang dijamin oleh Undang-undang. Ketiadaan Ijin dan sebagainya tidak semestinya menghalangi orang untuk beribadah,” ujar Gomar.

Dalam tanggapannya, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan bahwa pihak Kemendagri akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan meminta klarifikasi kepada Gubernur Riau.

“Kami akan segera klarifikasi melalui Gubernur Riau,” kata Akmal. (Elhas-harianindo.com)