Jakarta – Rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur menuai banyak respon yang beragam. Tak hanya mendapat apresiasi, sejumlah kritik dan bahkan penolakan pun muncul dari kalangan publik.

Salah satu penolakan muncul dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka mengeluhkan apabila pemerintah benar-benar memindahkan ibu kota. Alasannya, pemindahan tersebut juga menyebabkan mereka turut diboyong ke pulau Kalimantan.

Hal tersebut membuat Fadli Zon angkat suara. Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah seharusnya mendengarkan suara dari sejumlah pihak sebelum benar-benar memindahkan ibu kota. Suara penolakan dari PNS tersebut membuat Wakil Ketua DPR RI menyindir bahwa rencana itu dijalankan oleh para amatir.

“Coba bayangin PNS juga pindah, PNS saja saya dengar sudah banyak yang mengeluh tidak mau dan menolak. Nah inilah karena memang dijalankan secara amatiran. Dengar dulu dong pendapat-pendapat masyarakat, para ahli, akademisi, perguruan tinggi, bukan hanya niat mungkin karena dapat wangsit dari mana gitu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/08/2019).

Baca Juga: Air Bersih ke Ibu Kota Baru Bakal Digarap Perusahaan Prabowo?

Fadli berpandangan bahwa adanya kajian mendalam sangat diperlukan sebelum memindahkan ibu kota. Ia mengatakan bahwa jangan sampai rencana tersebut dilaksanakan semata-mata karena Jokowi ingin mengejar pencapaian sebagai seorang presiden.

“Apalagi kelihatan bahwa presiden ini tergesa-gesa, saya baca statement-nya diharapkan tahun 2023-2024. Mungkin berharap ini menjadi legacy di masa pemerintahannya jadi ada yang ditinggalkan, ada yang dikenang gitu,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

“Padahal menurut saya tidak semudah itu, rancangan pemindahan ibu kota itu bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi tidak bisa menurut saya sesederhana seperti orang mau memindahkan ibu kota-ibu kota yang lain.” sambungnya. (Elhas-harianindo.com)