Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan sekitar Rp1.703,8 triliun untuk berbagai fokus pembangunan yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun depan. Angka yang dianggarkan mencapai 67,37 persen dari target belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang sebesar Rp2.528,8 triliun.

Bendahara negara menyatakan bahwa fokus pembangunan itu terdiri dari lima hal, yaitu penciptaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, dan akselerasi pembangunan infrastruktur. Anggaran juga diarahkan untuk birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi, serta untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.

Pertama, untuk penciptaan SDM yang berkualitas, Sri Mulyani menggelontorkan anggaran sebesar Rp638 triliun. Alokasinya akan tersalur ke sektor pendidikan senilai Rp505,8 triliun untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM.

Anggaran juga akan dialokasikan untuk peningkatan saran dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lainnya. “Diberikan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, entrepreneurship, penguasaan ICT, dukungan kegiatan penelitian,” ungkap Sri Mulyani saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR/MPR, Rabu (28/08).

Sisanya, sebesar Rp132,2 triliun digelontorkan untuk bidang kesehatan. Anggaran akan digunakan untuk program percepatan pengurangan stunting hingga penguatan promotif dan preventif demi melanjutkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kedua, untuk penguatan program perlindungan sosialo dialokasi anggaran sebesar Rp385,3 triliun. Alokasinya akan diberikan demi mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran program bantuan sosial (bansos).

“Lalu untuk subsidi yang tepat sasaran dan efektif,” paparnya.

Ketiga, untuk fokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur senilai Rp419,2 triliun. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan bahwa alokasi anggaran diberikan dalam rangka meningkatkan daya saing investasi dan ekspor.

Kemudian, mendukung transformasi industrialisasi, baik dari sisi konektivitas, pangan, energi, dan air. Lalu, untuk mengantisipasi masalah sosial perkotaan, seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan transportasi massa.

“Untuk mendorong kementerian/lembaga agar menggunakan skema pembiayaan kreatif, misalnya Kerja Sama Badan Usaha (KPBU), Viability Gap Fund (BGF), dan Availability Payment (AP),” imbuhnya.

Keempat, anggaran senilai Rp261,3 triliun akan dialirkan untuk fokus penciptaan birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi. Alokasinya akan diberikan untuk mendorong efektivitas birokrasi, misalnya menggenjot produktivitas, integritas, dan pelayanan publik.

“Untuk menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan serta birokrasi yang berbasis kemajuan ICT,” tuturnya.

Kelima, untuk antisipasi ketidakpastian ekonomi global. Kendati tidak ada nilai anggaran pasti untuk fokus ini, namun bendahara negara menekannya pentingnya sektor tersebut.

Anggaran digunakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik. Lalu, untuk penguatan penyanggah fiskal demi fleksibelitas dan sustainabilitas.

“Termasuk untuk memitigasi risiko bencana, pengendalian lingkungan, dan pengembangan energi baru terbarukan,” tandasnya.

Sementara secara keseluruhan, belanja negara akan mencapai Rp2.528,8 triliun pada tahun depan. Sedangkan penerimaan mencapai Rp2.221,5 triliun.

Kekurangan penerimaan untuk belanja akan ditutup dari pembiayaan sebesar Rp307,2 triliun. Salah satunya, pembiayaan utang. (Hr-harianindo.com)