Jakarta – Sampai saat kini masih belum ada paparan yang mendetail terkait rencana pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyebut soal trotoar multifungsi sebagai solusi lokasi para PKL untuk berdagang.

“Kita bisa lihat berbagai tempat lain di dunia itu yang namanya sidewalk atau trotoar bisa multifungsi, jadi justru kita ingin nanti multifungsi,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/08/2019).

Dalam gagasannya, Anies mengatakan bahwa trotoar multifungsi di tiap titik rencananya akan memiliki fungsi yang beragam. Tentunya selain fungsi utama sebagai jalur pejalan kaki.

Baca Juga; DPRD DKI Bakal Panggil Anies Jika Tak Jalankan Putusan MA Soal Trotoar

Meski demikian, Anies masih belum memberikan pemaparan yang lebih jelas mengenai ide tersebut. Menurutnya, pihaknya masih menentukan apakah solusinya bisa diterapkan di jalur-jalur pedestrian ibu kota mengingat bentuk dan ukuran yang tidak seragam.

“Karena itu saya tidak mau statement partial karena ini membangun kota dengan variasi jalan yang luar biasa. Ada yang jalan lebarnya 30 meter, ada jalan yang lebarnya hanya 8 meter, ada yang hanya 6 meter,” papar Anies.

Anies pun menyebut pemanfaatan trotoar di kawasan Jalan Jenderal Thamrin dan Sudirman sebagai contoh ide yang ia bayangkan. Kawasan tersebut memang sering digunakan juga sebagai panggung seni.

“Contoh saja di trotoar di dekat bundaran HI. di dekat FX (Sudirman) itu ada kegiatan seni musik. Itu kan di trotoar juga. Nah, maksud saya tuh pemanfaatannya bisa banyak. Dan kita ingin Jakarta adil bagi semua, jangan Jakarta itu hanya milik sebagian,” ujar Anies.

Sebelumnya, politisi PSI yang juga anggota DPRD DKI periode 2019-2024 William Aditya Sarana mengatakan bahwa pihaknya berencana memanggil Anies apabila Gubernur DKI tersebut tidak melaksanakan putusan MA. William mengatakan bahwa kebijakan Anies yang memperbolehkan PKL berjualan di trotoar merupakan bentuk pelanggaran dari putusan tersebut.

Diketahui bahwa MA telah mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh William Aditya dan Zico Leonard. Mereka menggugat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang dijadikan dasar bagi Anies untuk mengubah fungsi jalan menjadi tempat PKL berjualan. (Elhas-harianindo.com)