Jakarta- Tokoh separatis Papua, Benny Wenda, meminta dukungan masyarakat internasional terkait polemik yang terjadi di Papua saat ini.

Menurut Benny, Papua sangat membutuhkan dukungan untuk bisa menentukan sendri nasibnya merdeka dari Indonesia.

“Saya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung kami dan perjuangan damai kami untuk menentukan nasib sendiri,” kata Benny dikutip dari akun Facebooknya, Jumat (30/08).

Benny yang saat ini tinggal di Oxford, Inggris, juga meminta perhatian media internasional untuk memerhatikan dan menyoroti terkait apa yang terjadi di Papua.

Terlebih, kata dia, saat ini pemblokiran akses internet dan telepon masih terjadi dan belum dicabut oleh pemerintah.

Benny menganggap referendum merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua Barat.

“Ketika pemerintah Indonesia memblokir layanan internet dan telepon, kami sangat membutuhkan perhatian media internasional tentang #WestPapuaUprising, untuk menyoroti apa yang sebenarnya terjadi,” kata Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) itu.

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) memang memiliki rencana untuk meninjau secara langsung terkait situasi yang terjadi di Papua saat ini.

Namun wakil juru bicara kantor KT HAM PBB, Ravina Shamdasani menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu tanggal pasti pemberitahuan kapan pastinya dilaksanakan.

“Mengenai akses, kami masih mendiskusikan tanggalnya dengan pemerintah,” ungkap Ravina Shamdasani.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menyatakan belum membicarakan waktu kunjungan KT HAM PBB ke Papua. “Belum ada kabar. Belum ada pembicaraan,” kata pelaksana tugas juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah.

Indonesia pernah mengundang PBB yang dinyatakan langsung oleh Presiden Jokowi saat KT HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.

Walaupun demikian, sejak saat itu, pemerintah Indonesia belum memberikan izin lantaran prosesnya belum selesai. Penerus Hussein, Michelle Bachelet, bahkan masih menunggu Indonesia untuk memberikan akses ke Papua pada Januari 2019 lalu.

Ketegangan di Papua dan Papua Barat sudah mengalami peningkatan sejak beberapa minggu lalu. Terkini, terjadi unjuk rasa berujung rusuh di kota Jayapura, Kamis (29/08).

Unjuk rasa tersebut menyebabkan kerusakan material di berbagai tempat dari Sentani, Abepura, Kotaraja hingga Jayapura.

Menanggapi peristiwa tersebut, Presiden Jokowi menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh adat serta tokoh agama menjaga Papua tetap menjadi wilayah yang damai. (Hr-harianindo.com)