Jakarta – Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul, selaku Sekretaris Jenderal Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak sependaat dengan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menerapkan hukuman potong tangan bagi koruptor.

Taufiqulhadi, selaku anggota DPR RI Komisi III yang membidangi masalah hukum, politik, dan keamanan menyatakan bahwa hukuman potong tangan bukan merupakan sistem pidana yang dianut di Indonesia. Taufiqulhadi menilai bahwa hukuman potong tangan hanya diterapkan oleh negara yang menganut sistem Islam, misalnya Arab Saudi.

“Persoalan hukum potong tangan itu bukan sistem hukum pidana kita, dalam sistem hukum kita tidak mengenal potong tangan. Potong tangan dikenal di negara yang menganut sistem Islam seperti Arab Saudi tapi sistem hukum kita tidak menganut hukum Islam,” kata Taufiqulhadi Senin (02/09/2019).

“Meski pun bisa hukum positif kita dipengaruhi nilai-nilai Islam tapi dipenguruhi itu bukan berarti kita menganut sistem hukum Islam,” sambungnya.

Taufiqulhadi menyoroti jika penyataan Tengku Zul kepada Presiden Joko Widodo agar menerapkan hukum potong tangan kepada koruptor merupakan permintaan yang salah alamat.

“Jadi kalau ada orang yang mengatakan presiden perlu menerapkan hukum potong tangan, maka itu tidak tepat. Sebuah tantangan yang salah alamat dan salah pemahaman,” katanya. (NRY-harianindo.com)