Jakarta- Tiga institusi negara yakni Kementerian Hukum dan HAM, Polri dan Kejaksaan Agung secara terang-terangan meminta kenaikan anggaran tahun 2020 dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (03/09).

Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengungkapkan bahwa pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk 2020.

Kemenkeu menyebut Kemenkumham sudah mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp13,6 triliun pada 2020 mendatang.

“Kami berharap usulan tambahan anggaran ini bisa disetujui oleh Komisi III,” ungkap Bambang.

Sama seperti Kemenkumham, Polri turut meminta penambahan anggaran bagi Kepolisian sebesar Rp13 triliun ke DPR.

Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto menjelaskan secara detail penambahan anggaran itu akan digunakan untuk belanja barang dan persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2020.

“Itu terdiri dari belanja barang untuk penyelidikan dan penyidikan, karena di polres dan polsek belum terpenuhi kebutuhannya untuk itu. Apalagi kita akan menghadapi pilkada serentak, kami mungkin akan menggeser pasukan BKO,” kata Ari.

Kemenkeu sendiri sudah memberikan alokasi pagu anggaran sebesar Rp90,3 triliun bagi institusi Polri pada 2020.

Anggota Komisi III Fraksi PDIP Masinton Pasaribu melontarkan kritikan terhadap kinerja Kejaksaan Agung yang dianggap nihil prestasi untuk menuntaskan penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu.

Ia beranggapan bahwa Kejagung tak bisa menuntaskan kasus HAM berat namun tetap meminta kenaikan anggaran yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Dengan tidak adanya prestasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat setiap tahun, kita minta juga pertanggungjawaban anggaran ini,” kata Masinton.

Di tempat yang sama, Wakil Jaksa Agung Arminsyah mengakui anggaran penanganan perkara pelanggaran HAM berat tahun lalu memang tidak terpakai lantaran klaimnya tak ada perkara yang masuk.

Kendati demikian, Agung memandang pihaknya harus mengalokasikan anggaran itu lantaran mempunyai kewenangan untuk menangani penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat.

“Kami tak bisa memprediksikan apakah tahun 2020 ada perkara atau tidak. Tapi karena kewenangan kita menyidik ada, makanya kita anggarkan,” ujar Agung. (Hr-harianindo.com)