Jakarta – Desmond Junaidi Mahesa, selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI berharap agar koalisi masyarakat sipil tak lagi meributkan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Desmond menyampaikan bahwa yang jadi masalah bukan RKUHP, tapi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak menegakkan hukum.

“Sudahlah, terima saja. Ke depan yang kurang kita perbaiki. Sehebat apapun, kalau rezimnya masih rezim Jokowi, hukum tidak ada,” kata Desmond kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (03/09/2019).

Desmond mengelak beberapa pasal RKUHP yang disoroti koalisi masyarakat. Terkait pasal penghinaan presiden, menurutnya hal itu adalah sesuatu yang biasa. Katanya, Amerika Serikat pun mengatur hal yang sama.

“Cuma kekurangannya hak bersuara kita yang sifatnya kritik itu dianggap penghinaan, ini yang juga harus diatur,” tutur dia.

“Tapi kalau kita mengadopsi itu semua, pihak lain, ini kan masyarakat sipil masyarakat apa? Cuma sekelompok LSM yang dulu juga sama saja, tidak punya basis kok. Belum tentu yang diomongkan mereka [untuk] kepentingan rakyat,” ujar Desmond.

Sejumlah aktivis dari berbagai LSM tidak sepakat saat DPR RI mengesahkan RKUHP. Mereka beralasan ada beberapa pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kebebasan pendapat. (NRY-harianindo.com)