Jakarta – Mahfud MD, selaku Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan menyampaikan alasan ketidakmungkinan referendum. Hal tersebut berkaitan dengan adanya sejumlah masyarakat mengajukan tuntutan referendum.

Hal tersebut diajukan oleh Papua lantaran marah atas kasus insiden Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, beberapa waktu lalu. Mahfud MD menyatakan dalam konteks internasional maupun nasional, tak akan mungkin bagi Papua melakukan referendum.

“Jadi dalam konteks Papua ini kan muncul suara minta referendum. Saya katakan, baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional, referendum itu sudah tidak mungkin bagi Papua,” ujar Mahfud MD.

“Oleh itu, tema itu itu tidak akan pernah bisa diwujudkan,” paparnya.

“Di dalam tata hukum kita, konstitusi, maupun peraturan perundang-undangan lain, tidak ada pengambilan keputusan dengan referendum,” ujarnya.

Menurut Mahfud sebenarnya ada satu pasal yang digunakan untuk dasar referendum.
“Dulu pernah ada tapi khusus untuk perubahan undang-undang dasar,” sebut Mahfud MD.

“Sekarang, menurut hukum internasional yang sering dijadikan dasar untuk referendum itu adalah ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights,” ujarnya.

“Tetapi supaya diingat, ketika indonesia merativikasi pasal ini, di pasal satunya UU nomor 12 tahun 2005 itu menyatakan, mengesahkan ICCPR ini dengan deklarasi, ‘Bahwa semua wilayah yang dikuasai secara sah itu menjadi bagian tidak terpisahkan yang boleh memisahkan diri dari republik indonesia’.” (NRY-harianindo.com)