Jakarta – Koalisi Pejalan Kaki merespon positif terhadap saran dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menempatkan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar. Koalisi Pejalan Kaki beranggapan bahwa ada tiga unsur yang harus dipertimbangkan sebelum muwujudkan kebijakan tersebut.

“Silakan trotoar bisa difungsikan untuk PKL tetapi ada tiga syarat tadi, hanya trotoar yang lebar atau luas, kedua ada zonasi nggak semuanya boleh. Dan yang ketiga ada pengawasan ekstra ketat,” ungkap aktivis Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Safrudin kepada wartawan, Rabu (04/09/2019).

Ahmad mengklaim bahwa tidak semua trotoar bisa digunakan oleh PKL. Lokasi menjadi salah satu pertimbangannya. Dia kemudian mencontohkan trotoar yang berada di sepanjang Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan PKL.

“Di Wahid Hasyim sekalipun trotoarnya lebar tapi nggak boleh untuk PKL karena lokasinya tidak memungkinkan,” jelasnya.

Ahmad pun memaparkan contoh trotoar ideal yang bisa digunakan PKL untuk berjualan. Seperti trotoar di Jalan Haji Agus Salim atau yang biasa disebut dengan Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat. Dia juga memberikan masukan agar trotoar di Jalan Sabang itu dilebarkan.

“Kalau mau jalan Sabang itu misalnya trotoarnya dilebarin aja nantinya hanya ada satu jalur mobil di situ. Sekarang kan masih dua jalur. Selebihnya dibikin trotoar. Nanti trotoarnya bisa dibagi,” sambungya.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa harus ada upaya pengawasan yang ketat terhadap para PKL. Menurutnya PKL harus mampu tertib.

“Katakan lebarnya 6 meter dua meter boleh untuk PKL tapi dengan syarat pengawasan ketat. Nanti diukur berapa yang bisa menampung berapa PKL dengan catatan mampu bisa tertib. Nanti dikasih ID, sehingga orangnya tidak bisa diganti dan nggak bisa bertambah juga. Jadi ada pengawasan,” lanjutnya.

Sebelumya, Anies mengungkapkan bahwa akan memfasilitasi PKL untuk berjualan di trotoar namun harus berdasar pada aturan yang berlaku. Peraturan itu berwujud undang-undang, Perpres, sampai peraturan menteri.

“Jadi, penggunaan ruang trotoar untuk PKL itu merujuk pada Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Kemudian, atas dasar itu, ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kesimpulannya, PKL diperbolehkan berada di trotoar selama mengikuti pengaturan Permen PUPR,” jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (04/09). (Hr-harianindo.com)