Jakarta – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengimplementasikan kebijakan yang melarang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengendarai kendaraan pribadi saat berangkat kantor.

Program yang dianggap bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta ini akan dilakukan setiap hari Rabu.

Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo menngungkapkan bahwa instansi pemerintah DKI yang menerapkan kebijakan ini baru dinas yang ia pimpin saja. Nantinya, kebijakan ini akan diikuti oleh 5.114 PNS di Dishub DKI.

“ASN Dishub saya instruksikan untuk tidak membawa kendaraan pribadi dan wajib naik angkutan umum,” ungkap Syafrin saat dihubungi, Kamis (05/09/2019).

Kebijakan melarang PNS membawa kendaraan pribadi ini bukan pertama kalinya untuk dilakukan. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 150 tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum Bagi Pejabat Dan Pegawai Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, setiap hari Jumat di awal bulan, PNS di lingkungan Pemprov tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan pribadi.

Syafrin bahkan menjelaskan bahwa ingin membuat PNS benar-benar tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Ia juga berharap masyarakat nantinya bisa mengikuti para PNS Dishub DKI.

“Kami ingin memastikan penggunaan kendaraan pribadi ini yang kami hilangkan,” kata Syafrin.

Selain kepada masyarakat, Syafrin juga mengharapkan bahwa langkah tersebut dapat diikuti oleh dinas-dinas lainnya yang ada di Jakarta. Ia bahkan ingin pihak perusahaan swasta ikut menerapkan hal serupa.

“Saya berharap pola ini bisa diterapkan di lingkungan pemerintah bahkan swasta ke depan,” jelas Syafrin.

Dalam pelaksanaannya, ia menyebut para pegawai Dishub yang masih bandel membawa kendaraan pribadi pada hari Rabu akan dikenakan sanksi. Bahkan jika melanggar terus-menerus, PNS bisa dimutasi.

“Bagi ASN itu tentu ada tahapan peringatan, ada tahapan teguran. Teguran satu, teguran dua kemudian terberatnya yang bersangkutan kita mutasi,” katanya. (Hr-harianindo.com)