Jakarta – Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menggunakan trotoar sebagai lahan berjualan untuk para pedagang kaki lima (PKL) menuai protes. Kali ini, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberi peringatan terkait hal tersebut. Sebab wacana Anies soal penggunaan trotoar bisa menjadi sebuah bentuk maladministrasi, bahkan berujung pidana.

“Tidak elok kalau gubernur dipidanakan memakai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) gara-gara memperbolehlan PKL jualan di trotoar,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, di Jakarta, Jumat (06/09/2019).

Perihal rencana revitalisasi trotoar tersebut, Anies beralasan bahwa trotoar tidak hanya berfungsi sebagai lajur bagi para pejalan kaki. Maka dari itu, salah satu rencana Anies adalah memberikan ruang berdagang bagi para PKL di trotoar.

Akan tetapi, Teguh mengatakan bahwa seyogianya trotoar merupakan fasilitas lalu lintas yang fungsinya sebagai lajur pejalan kaki, sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, serta fasilitas jalan untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut sudah jelas-jelas tercantum pada perundang-undangan yang berlaku.

“Semuanya sudah dijelaskan gamblang dalam Pasal 45 ayat (1) UU LLAJ,” tegas Teguh.

Baca Juga: DPRD DKI Sindir Sikap Ngotot Anies Tempatkan PKL di Trotoar

Hal tersebut juga selaras dengan temuan dari Ombudsman perihal penutupan Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang. Menurut Ombudsman, pemanfaatan ruas jalan tersebut sebagai lapak PKL oleh Anies merupakan bentuk pelanggaran administrasi.

“Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ menyatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Yang jelas ada pidana untuk pelanggar penggunaan kelengkapan jalan,” ujar Teguh.

Maka dari itu, Teguh memberi saran agar Pemprov DKI seharusnya memanfaatkan Perda No 2/2002 tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta dan Pergub No 10/2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL jika ingin memberikan ruang bagi para PKL. Diketahui dalam peraturan tersebut, pemilik gedung dan mal menyediakan 20 persen ruang untuk PKL.

“Jangan karena gagal memaksa mal dan gedung-gedung menyediakan itu, Pemprov DKI malah mengambil jalan pintas memperbolehkan trotoar digunakan untuk PKL. Padahal selama ini keberadaan PKL menyubsidi gedung-gedung bertingkat itu dengan menyediakan layanan makanan murah bagi para karyawan kelas menengah yang berkantor di gedung-gedung itu,” papar Teguh. (Elhas-harianindo.com)