Jakarta- Kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai tidak menganut nilai-nilai sensitifitas terhadap perasaan rakyat Indonesia yang sedang tercekik lantaran kondisi perekonomian.

Hal itu dinyatakan oleh Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata. Menurutnya, kebijakan pemerintah diantaranya akan meningkatkan iuran BPJS Kesehatan, mencabut subsidi listrik 900 Va, dan menaiki harga BBM membuat masyarakat semakin tercekik dengan kebijkan tersebut.

“Ini kan suasananya ekonomi lagi gak bagus, publik lagi dihebohkan kenaikan harga BPJS terus dipancing dengan pemindahan ibu kota yang harus merogoh kocek banyak, terus otak kita energi kita dikuras lagi, jadi ini bukan hanya kocek kantong tapi kocek otak kita dikuras,” ungkap Dian Permata, Sabtu (07/09).

Bahkan kata Dian, kebijakan tersebut salah untuk diterapkan. Melainkan Presiden Jokowi dinilai tidak memiliki rasa sensitif terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia.

“Ini bukan hanya tidak tepat, tapi pemerintah udah gak sensitif gitu loh. Diksinya sudah jauh dari tidak tepat tapi tidak sensitif,” kata Dian.

Menurut Dian, ada upaya kenaikan harga-harga, ketika pertumbuhan ekonomi sudah mencapai minimal 5,5 persen.

“Ini masih 5.1 (persen), jadi sensitif publik kan merasa diusik gitu, ini (presiden) gak Ware banget sama kita,” paparnya.

Apalagi, Presiden yang ingin membeli mobil baru untuk menteri kabinet II nanti juga dinilai egois dan tidak memikirkan perasaan rakyat.

“Argumentasinya kan katanya mobilnya banyak mogok, ya itu kan tinggal pemeliharaannya aja, apakah memang urgensi pergantian mobil? Ternyata banyak juga kok publik memakai kendaraan lebih dari 10 tahun. Ini kan tergantung maintenance dari tim kepresidenan. Diksinya sudah jauh dari tidak tepat tapi tidak sensitif,” tegas Dian. (Hr-harianindo.com)