Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara terkait dengan kontroversi rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dengan santai. Menurut dia, pro dan kontra merupakan hal yang biasa terjadi dikala pemerintah mengeluarkan kebijakan baru.

Tanggapan tersebut dinyatakannya usai rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) pada Senin (09/09). Kebetulan, ada beberapa anggota Banggar DPR yang turut memberi pandangan terkait pemindahan ibu kota kepada Luhut.

“Kalau tidak mau pro kontra, ya ke surga saja,” ujar Luhut yang seketika disambut tawa dari para anggota Banggar DPR di Gedung DPR/MPR.

Luhut memaparkan kepada para anggota Banggar DPR bahwa rencana pemindahan ibu kota sudah disiapkan dengan perencanaan yang matang. Studi itu tidak hanya menyangkut bagaimana kondisi kawasan yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru, tetapi juga mencakup studi terkait dampak ekonomi yang mungkin akan muncul untuk Indonesia kedepannya.

Studi itu, lanjutnya, dikerjakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Selain itu, turut dipertajam oleh studi dari kementerian/lembaga terkait dan kerap dilaporkan perkembangannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setiap waktu.

“Bappenas yang bikin studi komprehensif, kami kumpulkan juga pakar dunia, desain kami sepakat juga di ratas yang lalu akan smart city,” jelasnya.

Luhut juga turut melontarkan komentar terkait dengan kekhawatiran akan munculnya buaya-buaya di kawasan ibu kota baru. Kekhawatiran ini sempat merebak di masyarakat lantaran kawasan tersebut merupakan kawasan alam bebas.

“Kalau ada memang dipelihara, ya dipelihara saja kan bagus. Ya tidak apa, asal jangan buaya darat saja,” celetuknya.

Kontroversi terkait rencana pemindahan ibu kota sempat dinyatakan oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Noor Achmad. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah terkait pemindahan ibu kota lantaran kebutuhan anggaran belum dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

“Saat ini ada pembinaan ibu kota baru, saya belum melihat program anggaran untuk itu, apakah itu masuk dalam konsolidasi, pengendalian, atau koordinasi? Apakah memang belum tercermin di anggaran kementerian ini?” katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Rencananya, pembangunan tahap awal akan dilakukan pada akhir 2020.

Sementara itu, pemindahan aktivitas akan dilakukan pada 2024 mendatang. Pemindahan ibu kota setidaknya akan membutuhkan anggaran mencapai Rp466 triliun.

Namun, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggarkan hanya sekitar 19 persen dari total kebutuhan anggaran itu. Sisanya, akan ditutup dengan kerja sama dengan badan usaha, BUMN, dan swasta. (Hr-harianindo.com)