Jakarta – Presiden Joko Widodo sepakat apabila Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diawasi Dewan Pengawas. Sebab semua lembaga negara diawasi sebuah lembaga.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya sebagai presiden diawasi oleh BPK dan DPR. Begitu seharusnya dengan lembaga lain sebab pengawasan dan keseimbangan itu penting.

“Saling mengawasi, ini dibutuhkan untuk meminimalisir penyalahgunaan penggunan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/09/2019).

“Presiden saja diawasi, diperiksa BPK, dan diawasi oleh DPR,” kata Jokowi.

Saut Situmorang, selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan bahwa komisi antirasuah tidak membutuhkan keberadaan Dewan Pengawas seperti yang diinisiasi DPR RI.

Menurut Saut, fungsi kerja dewan pengawas yang diusulkan DPR sudah dilakukan oleh KPK sendiri melalui audit internal yang dilakukan Direktorat Pengawasan Internal.

“Dalam manajemen modern ada yang namanya pengawas internal, internal audit. itu akan lebih prudent karena pengawas internal ini kan yang mengawasi orang per orang,” kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (8/09/2019).

Saut menilai kinerja Direktorat PI sendiri telah maksimal, apabila ingin memperkuat KPK dia meminta direktorat ini yang diperkuat bukan membentuk struktur baru yakni dewan pengawas. (NRY-harianindo.com)