Jakarta- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menganggap bahwa langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang revisi UU KPK masih selaras dengan upaya untuk melakukan penguatan terhadap KPK. Dia percaya bahwa Jokowi sepakat merevisi undang-undang demi memperkuat lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, Jokowi sudah mengirim surat kepada Ketua DPR untuk memberi tahu bahwa dirinya menyetujui untuk melakukan revisi terhadap UU KPK.

“Masih on the track sih, artinya di situ beliau semangatnya masih memperkuat KPK,” kata Grace di kediaman BJ Habibie, Jakarta, Kamis (12/09).

Grace tidak ingin berandai-andai poin-poin apa saja yang bakal direvisi menurut Jokowi. Apakah sama dengan yang disarankan oleh DPR atau tidak.

Menurut Grace, yang paling penting untuk dilakukan masyarkat saat ini dalah melakukan pengawasan secara bersama-sama.

“Masih ada sisa waktu kan 9-10 hari, supaya betul-betul poin dalam revisi Undang-Undang KPK seperti semangat di awal untuk memperkuat KPK,” kata Grace.

Berdasar pada surat yang dikirim ke DPR, Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Syafrudin yang akan mengkaji revisi UU KPK bersama DPR.

Grace mengklaim sudah tahu mengenai hal tersebut. Diapercaya bahwa langkah Jokowi mengutus dua menteri tersebut bukan untuk memperlemah misi pemberantasan korupsi.

“Enggak berarti Pak Jokowi menugaskan kementerian itu bersifat sebaliknya. Kita kawal saja sama-sama agar prosesnya baik,” ucap Grace.

Diketahui, seluruh fraksi di DPR setuju untuk merevisi Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang KPK. Mereka menyetujui melalui rapat paripurna.

Banyak pihak yang memeberikan kritik terhadap revisi tersebut. Mereka menganggap bahwa revisi UU KPK yang diinisiasi DPR sebagai upaya untuk memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

Di tengah-tengah polemik yang berkembang, Presiden Jokowi justru UU KPK direvisi. Dia telah melayangkan surat kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Dalam surat yang didapat Kamis (12/09), surpres itu ditujukan kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo. Surat ini sebagai bentuk tanggapan terhadap Surat Ketua DPR RI Nomor LG/14818/DPR RI/IX/2019 tanggal 6 September, terkait penyampaian RUU tentang perubahan UU KPK.

Melalui surat itu, Jokowi menugaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, yang merupakan kader PDIP, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, yang merupakan mantan Wakapolri, mewakili pemerintah untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR.

“Dengan ini kami sampaikan bahwa kami menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili kami dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut,” demikian bunyi isi surat itu yang ditandatangani oleh Jokowi. (Hr-harianindo.com)