Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menyatakan bahwa para legislator sepakat untuk tidak menerima kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas tiga lantaran dianggap terlalu membebani masyarakat ekonomi lemah.

“Hampir 60 persen peserta BPJS Kesehatan itu berada di kelas tiga, makanya kita tolak,” kata dia di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta, Senin (16/09/2019).

Sedangkan iuran untuk kelas satu dan dua, Dede Yusuf meminta pemerintah agar segera menemukan solusi yang terbaik dengan dalih-dalih yang kuat agar semua pihak dapat menerimanya.

Berdasarkan kajianyang telah dilakukan oleh pemerintah, biaya kebutuhan masyarakat yang sifatnya konsumtif jauh lebih besar jika dibandingkan iuran BPJS Kesehatan.

“Jadi biaya beli rokok atau duduk di kafe itu lebih besar dari pada iuran BPJS kesehatan,” ujarnya.

Kendati demikian, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut mengingatkan pemerintah khususnya BPJS Kesehatan agar segera memperbaiki kualitas layanannya jika nanti kenaikan tarif resmi diberlakukan.

Karenanya, ujar dia hal tewrsebut wajib untuk dilakukan BPJS Kesehatan termasuk melunasi segala macam utang kepada pihak rumah sakit. Pada dasarnya kenaikan tersebut harus dilakukan guna meningkatkan kualitas bukan menutup devisit. (Hr-harianindo.com)