Pekanbaru – Demonstrasi menolak pelemahan KPK yang digelar lebih dari seribu mahasiswa se-Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan) di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Senin (23/09/2019) rusuh. Kerusuhan pun sempat terjadi setelah Ketua Sementara DPRD Kepri Lis Darmansyah meninggalkan para mahasiswa yang menekan anggota legislatif untuk mengeluarkan deklarasi menolak revisi UU KPK.

Lis gagal untuk melobi mahasiswa terkati permintaan deklarasi tersebut. Mahasiswa tetap merangsek untuk masuk ke Kantor DPRD Kepri agar dapat mendengarkan deklarasi di ruang rapat paripurna.

Namun Lis tidak memberikan ijin dan malah meninggalkan para pengunjuk rasa dengan dalih melaksanakan rapat untuk mempersiapkan rapat paripurna HUT Kepri ke-17.

Mahasiswa mulai tidak terkontrol dan tetap memaksa masuk ke dalam Kantor DPRD Kepri. Puluhan anggota Kepolisian dan Satpol PP Kepri yang berjaga di pintu masuk Kantor DPRD Kepri pun berusaha untuk tetap menghalau mereka.

Namun, para pengunjuk rasa berhasil dipukul mundur oleh polisi.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi berusaha untuk menenangkan mahasiswa. Mahasiswa nyaris tidak terkendali. Mereka marah lantaran dipukul pakai pentungan saat berupaya masuk.

Poin aspirasi yang disampaikan yakni mahasiswa menuntut DPRD Kepri menolak kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan.

Mereka juga tidak menerima pembentukan Dewan Pengawas KPK dan menolak birokrasi pelaksanaan fungsi penyadapan.

Mahasiswa pun tidak menerima mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dan koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Mereka juga menolak mekanisme penggeledahan dan penyitaan serta status kepegawaian KPK yang disamakan dengan ASN. (Hr-harianindo.com)