Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menuding bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bisa menjadi penghalang bagi jalannya investasi.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dan DPR setuju untuk melakukan merevisi UU KPK.

“Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/09/2019).

Hal tersebut diungkapkan oleh Moeldoko saat menjawab pertanyaan wartawan kenapa Jokowi tidak menolak revisi UU KPK tetapi meminta revisi UU KUHP ditunda. Padahal, kedua RUU tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Moeldoko enggan untuk menjelaskan lebih jauh bagaimana keberadaan KPK bisa mengganggu jalannya investasi.

Selain lantaran faktor investasi tersebut, Moeldoko menyebut Presiden Jokowi juga memberikan pertimbangan terhadap hasil survei Litbang Kompas yang memperlihatkan lebih banyak responden mendukung revisi UU KPK.

Survei yang dirilis 16 September lalu itu menunjukkan 44,9 persen masyarakat mendukung revisi UU KPK, sedangkan yang tidak setuju 39,9 persen, dan yang menjawab tidak tahu 15,2 persen.

“Hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak. Survei Kompas, 44,9 persen,” ucap Moeldoko.

Terkait dengan kemungkinan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK berdasarkan tuntunan mahasiswa, Moeldoko mengungkapkan bahwa hal tersebut belum masuk dalam pembahasan.

Moeldoko menyatakan dengan tegas bahwa revisi UU KPK yang dilakukan pemerintah dan DPR ini demi melakukan penguatan terhadap KPK.

Ia beranggapan bahwa KPK bisa kuat jika diawasi dewan pengawas dan diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan.

“Jadi jangan melihat KPK itu dewa. Enggak ada, manusia. Kita perlu pemahaman semuanya, ada yang perlu kita perbaiki. Enggak ada upaya pemerintah untuk melemahkan,” kata mantan Panglima TNI ini. (Hr-harianindo.com)