Jakarta – Aksi demonstrasi yang meluas di seluruh Indonesia serentak berlangsung hingga kini. Seruan untuk mengikuti aksi demonstrasi penolakan rancangan undang-undang (RUU) bermasalah pun juga marak bertebaran di media sosial.

Meski demikian, pihak istana rupanya masih enggan untuk menanggapi dengan jelas perkara demonstrasi tersebut. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko hanya mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman tentang aksi masif tersebut.

“Kami mendalami itu,”  ucap Moeldoko di kantornya pada Selasa (24/09/2019).

Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa di Makassar Diwarnai Lempar Batu Mahasiswa dan Polisi

Tak hanya itu, Moeldoko lebih memilih untuk melempar pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait gelombang demonstrasi yang kian meluas sebagai Reformasi Jilid II.

“(Tanya) yang lain saja,” ujar Moeldoko dengan singkat.

Meski tidak menyimpulkan secara pasti, Moeldoko memberikan jawaban terkait tuntutan massa aksi yang meminta agar hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) dibatalkan dan penolakan terhadap sejumlah RUU bermasalah seperti RKUHP.

“Pemerintah saat ini telah bersepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh revisi KUHP, berikutnya RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan lainnya. Jadi itu supaya dipahami seperti itu,” ungkap Moeldoko. (Elhas-harianindo.com)