Jakarta- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan rasa kecewaannya lantaran Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan dan RKUHP resmi untuk ditunda menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna.

Fahri beranggapan bahwa kedua RUU tersebut sudah memenuhi standardisasi untuk diwujudkan dalam negara demokrasi seperti Indonesia pada saat ini.

“Saya sebagai eksponen reformasi kecewa kalau misal RUU KUHP [ditunda]. Saya kecewa itu RUU Pemasyarakatan ditunda. Kecewa banget. Itu reformasi pemasyarakatan yang sesuai dg standar negara demokrasi. Nah KUHP juga sesuai dengan standar demokrasi,” ungkap Fahri saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/09).

Fahri melanjutkan bahwa dirinya merasa heran dengan aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia belakangan ini untuk menolak beberapa RUU yang dianggap menimbulkan polemik.

Ia menyatakan dengan tegas bahwa sudah seharusnya RKUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda untuk diubah dengan RKUHP yang lebih demokratis untuk saat ini.

Fahri juga menyoroti bahwa sistem hukuman melalui pemenjaraan seharusnya sudah tidak berlaku lagi di negara yang demokratis seperti Indonesia saat ini.

“KUHP ini adalah KUHP demokrasi, negara batasi segala bentuk tindakan yang sifatnya represif terhadap rakyat. Maka dari itu penjara diganti dengan denda. Kok kita ingin balik ke kolonial, ada apa?” ujar Fahri.

Selain itu, Fahri turut menganggap bahwa RKUHP yang tinggal menunggu untuk disahkan oleh DPR dan Pemerintah diklaim sudah berdasakan pada mahzab demokratis. Ia memberikan jaminan bahwa negara tidak akan ikut campur dalam masalah privasi masyarakat dalam RKUHP yang baru tersebut.

“Mazhab demokrasi itu ranah privat tidak diurus negara. Justru itu ruhnya. Maka ada kebebasan privat yang dilindugi UU. Mungkin ada sedikit salah paham yang saya bingung,” kata dia.

Berkaca pada hal tersebut, Fahri memberikan kesimpulan bahwa ada masalah sosialisasi terkait penyampaian RKUHP kepada publik. Hal itu, kata dia, lantas menjadi penyebab timbulnya demonstrasi di seantero Indonesia baru-baru ini.

“Mari kita sampaikan kepada masyarakat dan mahasiswa bersama-sama. Ini ada problem sosialiasi. Nah ya tugas itu kita lakukan bersama. Apa masalahnya? Saya 100 persen tak ada yang saya persoalkan di situ [RKUHP],” pungkas dia. (Hr-harianindo.com)