Jakarta – Belakangan ini aksi unjuk rasa menentang kebijakan dan rancangan undang-undang telah terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengalami krisis kepercayaan (defisit trust). Namun, hal tersebut masih bisa diselesaikan apabila Jokwi mampu membalikkan situasi dengan membangun kredibilitas, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik, dan dapat memperlihatkan keberpihakannya terhadap rakyat.

“Untuk mengembalikan kondisi menjadi kondusif, saya gunakan istilah ‘Trisula’, yakni, kredibilitas, trust, dan keberpihakan. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat kalau ia mampu memperlihatkan kredibilitasnya, sehingga ia dapat kembali dipercaya masyarakat dengan membuktikan kebijakan yang dibuatnya secara nyata memang berpihak pada rakyat,” ungkap tokoh nasional, Rizal Ramli, di Jakarta, Kamis (26/09/2019).

Kredibilitas, menurut mantan Menko Ekuin era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu adalah sikap Presiden Jokowi yang berani menindak dengan tegas bawahannya yang terbukti melakukan pengkhianatan terhadap rakyat.

“Selama ini, kredibitas Pak Jokowi rusak sebagian besar akibat ulah para orang disekitarnya. Sikap orang-orang di sekitarnya telah mendegradasi Jokowi, karena terlalu mengutamakan kepentingan bisnis dan kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat banyak,” jelas mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB tersebut.

Rizal Ramli memberikan contoh, dalam bidang hukum, kredibilitas Jokowi rusak akibat adanya pejabat yang mempermainkan hukum demi kepentingan dirinya atau kelompoknya. “Kita bisa melihat banyak kasus hukum yang mandek karena terkait dengan kepentingan dari kelompok politik di sekitar Pak Jokowi,” jelas Rizal Ramli.

Dalam bidang ekonomi, menurut Rizal Ramli, Jokowi harus tegas menolak saran dari para bawahannya yang hanya mendahulukan kepentingan pribadinya dan bisnisnya.

Selanjutnya, lanjut Rizal Ramli, dalam bidang politik, Presiden Jokowi harus tetap merasa peka terhadap keresahan masyarakat, seperti dalam kasus rasisme Papua. Presiden Jokowi harus memberikan perintah secara tegas pada aparat keamanan untuk tetap memprioritaskan terkait dengan persoalan rasisme, bukan menangkapi para demontran yang menuntut keadilan dan penegakan hukum.

“Akar persoalan Papua sebenarnya rasisme. Jadi, aparat keamanan harus menuntaskan persoalan itu. Ingat, Indonesia itu ada karena kebinekaan dan konstitusi kita secara tegas menolak rasisme,” tandas Rizal Ramli.

Jika Presiden Jokowi dapat memperbaiki kredibilitasnya, Rizal Ramli menjamin bahwa kepercayaan publik akan bisa kembali. “Sebagai pemimpin, Jokowi harus bisa menunjukkan kredibilitasnya supaya kepercayaan masyarakat kepada Jokowi bisa pulih kembali,” pungkas Rizal Ramli.

Selain itu, lanjut Rizal Ramli, Presiden Jokowi juga harus peka terhadap penderitaan dan perasaan rakyat. “Kebijakan Jokowi harus berpihak pada rakyat banyak. Misalnya, tidak menaikan iuran BPJS dan menolak kenaikan tarif dasar listrik,” jelas Rizal Ramli yang juga tokoh Gerakan Antikebodohan itu.

Untuk itu, Rizal Ramli membenrikan saran terhadap Jokowi agar kembali untuk sungguh-sungguh menjalankan Trisakti, bukan hanya sebagai slogan dan pidato. Trisakti Bung Karno yang harus dijalankan, yang keberpihakannya pada rakyat sangat jelas.

“Kalau Jokowi mau selamat, harus ada perbaikin arah supaya ada surplus dengan kebijakan yang semakin prorakyat sesuai Trisakti. Jangan selalu kasih karpet merah untuk Tiongkok, karena dalam Trisakti Bung Karno sudah jelas bahwa Indonesia harus berdikari secara ekonomi. Itu kan yang pernah terucap dari mulut Pak Jokowi sendiri saat 2014 silam. Kalau ucapan dan tindakan tidak selaras, ya, wassalam,” tutur Rizal Ramli. (Hr-harianindo.com)