Jakarta – Dana yang dianggarkan untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 yang serentak di 270 daerah diketahui mengalami peningkatan secara drastis. Berdasarkan data sementara dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Agustus 2019, jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada Pilkada 2015 yang diselenggarakan di 269 daerah secara serentak.

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, peningkatan anggaran Pilkada serentak bisa mencapai 202,40 persen. Diketahui bahwa Pilkada 2015 membutuhkan dana Rp 7,56 triliun. Sementara anggaran yang diusulkan untuk Pilkada 2020 mencapai Rp 15,31 triliun.

“Jika dibandingkan jumlah besaran pendanaan Pilkada 2015 dengan jumlah usulan sementara pendanaan Pilkada Serentak 2020, itu mengalami peningkatan sebesar 202,40 persen,” ujar Hadi dalam rapat koordinasi kesiapan dana Pilkada Tahun 2020 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (02/10/2019).

Lebih lanjut, Hadi membeberkan bahwa dari 270 daerah tempat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, sebanyak 96 daerah dengan rincian 4 provinsi, 77 kabupaten, dan 15 kota sudah menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU.

Sementara penandatanganan NPHD dengan Bawaslu di daerah masing-masing telah dilakukan oleh 73 daerah. Rinciannya adalah 2 provinsi, 59 kabupaten, dan 12 kota.

Data yang sama mengungkapkan bahwa per 1 Oktober 2019, terhitung sebanyak 7 provinsi, 165 kabupaten, dan 25 kota belum membubuhkan tanda tangan pada NPHD.

“Supervisi dan fasilitas NPHD ini terus kami lakukan untuk memastikan anggaran tercukupi dan tepat waktu, sehingga diharapkan secepatnya daerah yang belum melakukan NPHD untuk segera menandatangani,” ujar Hadi. (Elhas-harianindo.com)