Jakarta- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar menunggu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) hingga proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin selesai dilakukan pada 20 Oktober mendatang.

“Kita tunggu saja setelah pelantikan periode selanjutnya dari Presiden, 20 (Oktober),”ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (4/10).

Ketua DPR RI yang baru tersebut mengaku belum mengetahui informasi lebih lanjuut terkait dengan Perpu untuk UU KPK hingga saat ini.

“Belum ada kelanjutan dari Presiden terkait hal itu (Perppu KPK),” ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko megungkapkan bahwa Jokowi sedang menghadapi dilematis terkait dengan tuntutan mahasiswa mengenai Perppu KPK. Perppu KPK diklaim Moeldoko sebagai buah simalakama bagi Jokowi.

“Karena keputusan itu seperti simalakama. Enggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak,” jelas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (04/10).

Pada Rapat Paripurna DPR pada 17 September silam, revisi UU KPK telah disahkan oleh anggota DPR. Revisi UU KPK yang disahkan oleh DPR tersebut justru memicu terjadinya polemik lantaran dianggap melemahkan KPK secara institusi bukan malah memperkuat KPK.

Gelombang penolakan dalam bentuk aksi demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa guna menuntut untuk membatalkan UU KPK dan RKUHP yang dianggap tak masuk akan dan justru akan memberikan kerugian terhadap masyarakat.

Belakangan, Jokowi mendapatkan banyak tekanan untuk segera menerbitkan Perpu guna membatalakan UU KPK yang telahb disahkan oleh anggota DPR melalui rapat paripurna. (Hr-harianindo.com)