Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membanding-bangdingkan terkait transparansi anggaran di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan era Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan.

Syarif angkat bicara terkait dengan penilaian publik yang menganggap bahwa Pemprov DKI tidak transparan dalam merencanakan anggaran.

Penilaian tersebut mencuat lantaran website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini belum merilis Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Sejumlah pihak membandingkan hal tersebut dengan yang terjadi pada era Ahok.

“Yang mana yang enggak transparan? Kalau konteksnya membanding-bandingkan dengan Ahok tidak tepat. Era Ahok itu hanya 2016 yang di-upload. 2015 enggak, 2014 enggak. Coba perhatikan,” jelas Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).

Syarif menlanjutkan bahwa, saat ini eksekutif, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memberikan saran bahwa dokumen anggaran dirilis ketika sudah selesai daalm pembahasan.

“Ada yang mengatakan sebelum dibahas di-upload, Bappeda mengatakan setelah dibahas, ditanda tangan KUA-PPAS sudah menjadi kesepakaran baru di-upload. Kalau KUA-PPAS tidak ada kewajiban diunggah karena belum dibahas,” ujar dia.

Para anggota DPRD pun memiliki pendapat yang terpecah. Ada yang meminta diunggah terlebih dahulu sebelum dibahas dan ada yang sepakat dengan Bappeda.

Kader Gerindra tersebut sepakat jika dokumen KUA-PPAS 2020 diunggah pasca dilakukan pembahasan agar tidak menuai perdebatan di masyarakat.

“Iya yang expert bisa memilah. Di-track sebelum, berlangsung pembahasan, yang ngerti. Kalau masyarakat? Contoh rumah dinas gubernur renovasinya Rp 2,4 miliar. Begitu dirapat ada efisiensi bla-bla-bla…, tinggal Rp 1,5 milliar. Terus pegangannya masyarakat yang di-upload pertama? Jadi lebih safe ngupload itu barang yang sudah dibahas. Jadi, saya paham Bappeda bilang begitu,” jelas Syarif.

Hingga saat ini dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020 belum dirilis dan tidak dapat ditemukan di Pemprov DKI Jakarta, apbd.jakarta.go.id. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana melayangkan protes terkait hal tersebut.

Wiliam menyatakan, dokumen APBD KUA-PPAS tak bisa ditemukan di berbagai website resmi yang dikelola pemprov DKI Jakarta sehingga tampak ditutup-tutupi dari masyarakat.

“Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?” ujar William, Rabu lalu. (Hr-harianindo.com)