Jakarta – Terkait sinyalemen Partai Gerindra yang diduga bergabung dengan koalisi pemerintahan, mayoritas masyarakat rupanya tidak menyetujui apabila hal tersebut benar-benar terjadi. Hal tersebut merupakan bagian dari seluruh temuan dalam survei yang dilakukan oleh Parameter Politik Indonesia.

Sebanyak 40,5 persen masyarakat tidak setuju apabila Partai Gerindra bergabung bersama pemerintah. Sementara itu, terdapat 32,5 persen responden yang menjawab setuju apabila partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut masuk ke dalam koalisi Joko Widodo.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memaparkan bahwa basis pemilih PDIP, NasDem, Gerindra, dan PKS merupakan kelompok yang konsisten menolak bergabungnya Gerindra ke pemerintah. Selain dari parpol, anggota ormas Islam seperti Persis, FPI dan Persaudaraan Alumni 212 juga senada.

“Sementara basis pemilih partai lain relatif cair dan moderat,” kata Adi Prayitno di kantor Parameter Politik Indonesia, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/10/2019).

Di lain pihak, mereka yang memilih setuju beralasan bahwa kontestasi pilpres sudah selesai sehingga tak ada lagi alasan untuk tetap berseteru. Jawaban lain menyebut bahwa Gerindra mampu menguatkan pemerintahan Jokowi dalam membangun bangsa.

“Sementara yang tidak setuju menyatakan koalisi belum mampu menerima kekalahan saat pilpres karena menganggap Jokowi curang,” ujar Adi.

Alasan lain bagi mereka yang kontra adalah mereka berharap Gerindra berperan sebagai oposisi sekaligus penyeimbang dari luar pemerintah.

Adapun metode yang diterapkan dalam survei Parameter Politik Indonesia adalah wawancara tatap muka. Survei dilakukan pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan melibatkan 1.000 responden. Mereka dipilih secara acak dari 34 provinsi melalui stratified multi stage random sampling. Margin of error pada survei ini sebesar 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Elhas-harianindo.com)