Jakarta – Mulan Jameela akhirnya menghapus postingan endorse di Instagram yang memicu adanya teguran dari KPK. Lewat Insta Story, anggota DPR RI periode 2019 – 2024 ini menyampaikan permintaan maaf terkait dengan peristiwa tersebut.

Pada unggahan tersebut, Mulan mengucapakan terima kasih kepada Saut Situmorang, anggota KPK yang melayangkan teguran terhadap dirinya lantaran menerima barang endorse dari salah satu online shop. Ia beranggapan bahwa teguran dari Saut merupakan sebuah masukan yang baik untuk dirinya.

“Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK, sudah memberikan masukan yang sangat positif untuk saya secara pribadi. Dan ini bisa jadi pelajaran untuk semua pihak,” tulis Mulan.

Lebih lanjut, Mulan menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dikhawatirkan KPK selama ini. Seperti diketahui, ketika seorang pejabat publik menerima pemberian dan tidak membuat laporan kepada KPK, bisa disinyalir menerima gratifikasi kendati bukan termasuk dalam korupsi.

“Alhamdulillah sudah saya klarifikasi bahwa postingan itu terjadi kesalahan input caption yang sudah dikirim oleh pihak OLshop tanpa admin atau pihak saya filter terlebih dahulu. Dan Insya Allah saya beserta Partai Gerindra akan selalu menjaga kebersihan dari korupsi,” tegas Mulan.

Dalam pernyataannya, Saut Situmorang mengungkapkan bahwa pemberian barang kepada pejabat publik harus melalui proses filtering dari KPK. Hal itu tertuang dalam Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut.

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Berdasarkan bagian penjelasan terkait Pasal 12B Ayat (1), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,”.

Karena itulah, Saut Situmorang memberikan masukan kepada Mulan agar membuat laporan kepada KPK jika ia menerima barang endorse. Berdasarkan aturan yang berlaku untuk para pejabat negara saat ini. (Hr-harianindo.com)