Jakarta – Prabowo Subianto, selaku Ketum Partai Gerindra mengklaim bahwa dirinya diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantunya di kabinet. Keputusan Prabowo dianggap akan membuat demokrasi RI pincang.

Seperti diketahui bahwa, Prabowo merupakan rival Jokowi dalam Pilpres 2019. Arya Fernandes, selaku peneliti politik CSIS (Centre for Strategic and International Studies) menyatakan bahwa masuknya Prabowo ke kabinet akan membuat demokrasi pincang.

“Dampak bagi demokrasi kita tentu akan pincang sekali. Karena belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi, komposisi parlemen gemuk di koalisi pemerintah. Bila hanya menyisakan PKS sebagai partai oposisi, kekuatan pemerintah di DPR sekitar 90 persen. Ke depan ini akan jadi preseden yang buruk,” ujar Arya Fernandes saat dihubungi, Senin (21/10/2019).

Arya mengatakan bahwa masuknya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi ini tak bisa disamakan fenomena di Amerika Serikat (AS).

“Kalau Obama menunjuk Hillary, orang akan melihatnya lebih soft karena dari partai yang sama, Partai Demokrat. Kalau Prabowo dan Jokowi kan beda partai. Beda platform juga. Platform politik, ekonomi, energi dan pangannya beda. Dan saya kira, jika disatukan, ini rumit juga,” ujarnya.

Selain itu, Arya mengatakan bahwa langkah Prabowo untuk masuk ke kabinet Jokowi ini ialah untuk menjaga keterpilihannya. (NRY-harianindo.com)