Jakarta – Anggaran lem aibon bukan satu-satunya porsi anggaran yang bermasalah dalam plafon KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBD) 2020. Selain lem aibon yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, muncul pula anggaran sebesar Rp 124 miliar untuk pulpen dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengungkapkan bahwa masih banyak anggaran yang diduga bermasalah. Antara lain Dinas Pendidikan mengusulkan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar hingga Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mengajukan anggaran Rp 66 miliar untuk unit server dan penyimpanan.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini,” ujar William pada Rabu (30/10/2019).

Terkait alasan dari SKPD yang mengaku salah input data di sistem e-budgeting, William masih belum puas. Terlebih, pembahasan anggaran seharusnya sudah berada di tahap final lantaran mendekati tenggat waktu.

“Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan, saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang,” tegas William.

Dikabarkan sebelumnya bahwa terkait anggaran yang bermasalah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengakui adanya kesalahan dalam input data untuk dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.

“Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, ” kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Lebih lanjut, Susi mengatakan bahwa Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat hanya mengusulkan anggaran untuk kertas dan tinta saja. Ia menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk lem aibon.

“Itu ATK, tapi kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja,” ujarnya. (Elhas-harianindo.com)