Jakarta – Terkait wacana Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang akan melarang penggunaan niqab atau cadar di instansi pemerintahan, Muhammadiyah angkat suara. Menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, pelarangan tersebut tidak melanggar syariat Islam.

“Kebijakan Menteri Agama yang melarang perempuan bercadar (bila terealisasi) tidak bertentangan dengan Islam dan tidak melanggar HAM,” kata Abdul Mu’ti pada Kamis (31/10/2019).

Menurutnya, kajian pelarangan cadar di instansi pemerintahan tersebut merupakan usaha pembinaan pegawai demi membangun relasi sosial. Akan tetapi, Muhammadiyah menekankan dua hal yang harus diperhatikan sebelum memberlakukan pelarangan tersebut.

“Pertama, alasan kode etik kepegawaian. Kalau dia adalah pegawai, maka siapapun dia harus mematuhi kode etik pegawai,” kata Mu’ti.

Mematuhi kode etik berbusana merupakan bagian dari bentuk penilaian kinerja dan loyalitas terhadap instansi. Namun Mu’ti menekankan bahwa kode etik tersebut tak hanya diberlakukan pada yang bercadar saja. Akan tetapi, mereka yang berpakaian tak sesuai dengan norma juga patut ditindak.

“Yang perlu diluruskan adalah pemahaman mereka yang bercadar sebagai teroris atau radikal. Itu penilaian yang sangat dangkal dan berlebihan,” tutur Mu’ti.

Hal kedua yang harus diperhatikan adalah bagaimana syariat Islam memandang soal cadar. Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum mengenakan cadar. Namun sebagian besar ulama mengatakan bahwa cadar tidak wajib. Perempuan diperbolehkan menunjukkan wajah dan telapak tangannya.

“Muhammadiyah berpendapat bahwa bercadar tidak wajib,” kata Mu’ti.

Lebih lanjut, Mu’ti memaparkan bahwa dalam Alquran, istilah yang tercantum adalah ‘jilbab’ atau ‘jalabib’ dalam bentuk jamaknya. Sedangkan niqab tidak ada dalam Alquran namun merupakan bagian dari budaya Arab. (Elhas-harianindo.com)