Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ikut melontarkan sindiran terkait polemik anggaran lem aibon anggaran ganjil di RAPBD DKI Jakarta 2020. Ahok pun menyoroti terkait e-budgeting yang dibuat pada masanya.

Menurut Ahok, e-budgeting tersebut dapat berjalan dengan baik jika pegawai yang memasukan tidak berniat untuk melakukan mark-up anggaran.

“Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata: transparansi,” ujar Ahok dalam twitternya, @basuki_btp, Kamis (31/10/2019).

Sebelumnya, ramai dibicarakan terkait anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun 2020 yang dinilai begitu tidak wajar. Anies Baswedan pun melempar kesalahan terhadap sistem e-budgeting yang dibuat semasa Ahok.

Masalah tersebut menjadi viral lantaran terdapat anggaran untuk beli lem aibon senilai Rp 82 miliar dan ballpoint Rp 123 miliar. Anies menngklaim bahwa dua hal tersebut muncul lantaran belum ada pembahasan secara resmi.

Anies menuturkan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pihaknya baru merencanakan sebatas nama kegiatan dan jumlah penganggaran. Sementara sistem e-budgeting mewajibkan adanya nama item atau komponen pengadaan.

Pada masa Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok e-budgeting tersebut dibuat. Sistem tersebut digunakan untuk mempermudah kinerja dari Pemprov DKI.

Anies menilai bahwa sistem tersebut tidak sepenuhnya terdigitalisasi. Menurutnya untuk melakukan verifikasi anggaran masih dilakukan secara manual.

“Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya,” jelas Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019). (Hr-harianindo.com)