Jakarta- Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Pencegahan Korupsi Ibu Kota Nursyahbani Katjasungkana memberikan masukan terhadap politikus PSI untuk belajar terlebih dahulu mengenai cara penganggaran.

Kritik yang dilontarkan PSI terhadap rancangan anggaran Pemprov DKI Jakarta dianggap tidak benar lantaran baru berupa draf pagu anggaran yang masih bisa mengalami perubahan dan tahapan yang terbilang panjang.

“PSI mesti belajar proses penganggaran, yang dibahas ke publik [mestinya] bukan draf pagu anggaran,” ujar Nursyahbani, Jumat (01/11).

“Draf pagu anggaran itu masih tahap awal sekali, artinya kalau di Bappeda, stafnya memberikan istilah itu komponen dummy. Dan itu bukan hanya praktik di era Anies. Masa Ahok itu kan membeli penghapus sekian miliar,” terang Nursyahbani.

Nursyahbani menyatakan dengan tegas bahwa draf yang dikritik oleh PSI dan menghebohkan masyarakat masih berupa draf pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Komponen yang tertuang didalamnya hanya bersifat sementara dan dijadikan acuan awal saja. Sebab, ujar dia, seusai itu baru akan ada penentuan secara rinci terkait komponen-komponen tersebut, proses review, hingga tahapan evaluasi.

“Jadi pagu misalnya 100 juta, itu hanya awal saja. Lalu sekolah-sekolah itu–karena ini dinas pendidikan–baru mengajukan anggaran-anggaran dan diolah lagi oleh staf lalu dimasukkan sistem yang lebih terinci. Itu ada rencana kerja dan lain-lain, masih panjang itu sebelum diserahkan DPRD,” lanjut dia.

Jika ingin melontarkan kritik, Nursyahbani memberikan masukan sebaiknya anggota DPRD tidak berdasarkan pada draf yang masih bersifat mentah dan sementara. Terlebih, menurut dia, anggota dewan juga memiliki aturan secara resmi yang dapat menanyakan secara langsung kepada pihak Pemprov DKI Jakarta.

“Yang harus dibahas formal anggarannya saja. Atau paling enggak ditanyakan, kenapa bisa seperti ini. Supaya bisa juga diperbaiki sistemnya. Bukan kemudian, apa ya, statement-nya itu yang lebih bersifat politis,” tutur dia.

Kendati demikian, ia mengungkapakan bahwa TGUPP tidak turut dalam melakukan pengecekan terhadap RAPBD. Namun Nursyahbani mengklaim bahwa TGUPP turut mempelajari pula cara penganggaran yang dilakukan oleh dinas.

Anggota DPRD DKI William Aditya yang merupakan politikus PSI yang pertama kali mengunggah dan melontarkan kritik terkait draf rancanngan anggaran sehingga menuai polemik. Dia mengunggah hasil tangkapan layar pengadaan lem aibon yang mencapai Rp82,8 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Lantas, unggahan tersebut pun menjadi viral. Anies sendiri mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan penyelidikan secara diam-diam terkait rencana penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020.

Saat melakukan penyisiran terhadap rencana anggaran tersebut, Anies sudah menemukan adanya ketidakwajaran. Namun ia enggan untuk mengungkapkan ke publik.

“Tapi saya kan tidak umumkan ke luar bukan? Karena memang saya mau mengoreksi. Ini tidak bisa seperti ini terus,” tukas Anies. (Hr-harianindo.com)