Jakarta – Waketum PAN Hanafi Rais melontarkan kritik terhadap Menteri Agama Fachrul Razi yang menyatakan wacana aturan pelarangan penggunaan cadar di lingkungan institusi pemerintah. Dia menaruh curiga bahwa wacana tersebut sengaja dimunculkan untuk menutupi kapasitas Fachrul sebenarnya sebagai Menag.

“Pak Menag lebih baik bicara atau mengatasi masalah yang lebih konkret dan lebih nyata di masyarakat kita ini, misalnya persoalan haji, pendidikan agama, dan isu-isu yang lain. Jadi jangan memunculkan isu yang sebenarnya nggak penting. Itu jangan-jangan malah menutupi kapasitasnya sendiri yang mungkin tidak bisa atau tidak mampu,” ungkap Hanafi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (01/11/2019).

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta Fachrul untuk menyudahi memantik isu-isu terkait radikalisme. Menurutnya, kerap memunculkan isu radikalisme dapat berpengaruh buruk terhadap kemajuan Indonesia.

“Menteri Agama itu setop membawa dan memunculkan terus isu radikalisme. Itu isu yang tidak produktif untuk kemajuan masyarakat, untuk kepentingan Indonesia maju. Karena justru yang terjadi memang juga harus akui isu radikalisme agama yang dimunculkan oleh Menag melalui, apa, soal berpakaian, soal berpenampilan, itu terus terang juga harus diakui ditembakin juga kepada sebagian umat Islam,” tutur Hanafi.

Menurut Hanafi, seharusnya Fachrul lebih mengutamakan isu tentang persatuan umat dari pada menggembar-gemborkan isu radikalisme yang dapat berpengaruh terhadap perpecahan umat. Hanafi pun meminta Fachrul untuk memperdalam ilmu dan pengetahuannya terkait radikalisme.

“Saya kira pemahaman atau paradigma Pak Menteri Agama terkait dengan Islam atau khusus soal radikalisme ini perlu dibentangkan dan diperluas cakrawalanya ya. Jadi kalau memang ditugaskan oleh Presiden mengatasi problem keumatan atau keagamaan ya sebaiknya atasi saja masalah-masalah yang riil dan konkret yang selama ini terjadi di masyarakat,” jelas dia.

Sebelumnya, Fachrul menyatakan bahwa tidak ada dasar yang kuat di dalam Al-Quran dan Hadist terkait penggunaan cadar.

Dalam penuturan terbarunya, Fachrul berdalih tidak melarang untuk penggunaan cadar, tapi dia mewacanakan akan ada aturan pelarangan memasuki intansi pemerintahan dengan menggunakan penutup muka, seperti helm dan sejenisnya.

Belum ada penjelasan apakah cadar termasuk dalam kategori penutup muka seperti yang dimaksud dalam aturan tersebut.

“Saya denger, saya denger, akan ada keluar aturan tentang masuk ke instansi pemerintah tidak boleh pakai helm dan muka harus kelihatan jelas. Saya kira betullah untuk keamanan. Kalau saya sarankan mungkin, kalau kita ndak ikut-ikut masalah hukumlah ya. Saya kira itu. Kita hanya merekomendasi aturan agamanya aja,” tutur Fachrul Razi di Kemenko PMK, Kamis (31/10).

“Kalau kemudian yang terkait bidang hukum mengeluarkan aturan bahwa instansi pemerintah pakai helm, tidak boleh pakai muka… kelihatan, harus kelihatan. Tinggal tafsirkan aja. Kalau ada orang bertamu ke rumah saya nggak kelihatan mukanya, nggak mau dong saya. Keluar Anda,” tandas Fachrul Razi. (Hr-harianindo.com)