Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menekan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat serta ASN yang ada dibawahnya.

Hal itu dinyatakan oleh Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rian Ernest perihal kisruh anggaran Pemprov DKI Jakarta yang disinyalir oleh dirinya ada keterkaitan dengan pengunduran diri dua kepala dinas di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta.

“Kami meminta pada Gubernur Anies untuk mengambil tanggung jawab sebagai kepala daerah, bukan menyalahkan anak buahnya. Kami menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas mundur dari jabatannya,” jelas Rian di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Rian memberikan usulan terkait ditemukanya sejumlah ketidakwajaran dalam rencana anggaran Pemprov DKI, seharusnya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya hingga 66 orang tersebut bisa dimaksimalkan kinerjanya oleh Anies untuk membantu melakukan pemeriksaan dokumen rencana anggaran yang telah dibuat.

“Dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan mereka, sehingga akhirnya polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini misalkan lem aibon Rp82,8 miliar dan sebagainya,” jelasnya.

Berhubungan dengan pengunduran diri dua pejabat Eselon II DKI Jakarta yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) beberapa waktu lalu, Rian menyatakan bahwa hal tersebut dapat segera diselesaikan jika sedari awal Pemprov DKI sudah bersikap trasparan terkait dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada masyarakat.

“PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran, agar semua mata yang ada di DKI bisa melihat rinci detail anggaran sejak awal, bukan di akhir penetapan,” ujar Rian.

Rian percaya bahwa dengan sikap transparansi akan mempermudah para ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk melakukan penyusunan anggaran, terutama mereka yang bekerja dengan giat untuk melakukan pelayanan publik.

“PSI juga yakin dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu melindungi ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh di DKI agar tidak lagi menjadi kambing hitam (korban kesalahan),” pungkas Rian. (Hr-harianindo.com)