Jakarta – Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Rahmat mendapati adanya dugaan “penggandaan” anggaran yang tertuang dalam draf KUA-PPAS DKI Jakarta 2020. Menurutnya, terdapat anggaran yang tidak jelas dan tidak wajar dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

“IBC melihat, temuan itu bermasalah dan ternyata proses ini memboroskan anggaran,” ujar Rahmat di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (04/11).

Rahmat mengungkapkan bahwa salah satu yang dapati adalah Honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato atau Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wagub.

Anggaran tersebut juga terdapat dalam Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri serta di Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu.

“Di KDH KLN honorarium tenaga ahli telah dianggarkan Rp 390 juta. Anggaran ini juga ditemukan di Sudin Informatika Kepulauan Seribu, alokasinya Rp 240 juta. Ini duplikasi anggaran,” jelasnya.

Ia menuturkan bahwa jika dilihat dari nominal yang dianggarkan, KDH memberikan usul angka Rp 390 juta untuk 6,5 orang selama 12 bulan. Dalam per satu bulan anggaran yang diberikan mencapai Rp 5 juta rupiah.

“Ini juga tidak jelas, maksudnya seperti apa kok ada 6,5 orang, memangnya ada yang orang segitu,” tuturnya.

Dia menduga sedari awal untuk pembuatan draf tersebut sudah terlihat kebobrokannya. Padahal, DKI masih memiliki waktu yang lengang untuk melakukan penganggaran.

Selain itu, ia memberikan apresiasi terhadap PSI yang sudah terlebih dahulu membuka anggaran kepada masyarakat. Menurutnya cara tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap korupsi mengingat tenggat waktu untuk pembahasan anggaran sudah mendekati deadline.

“Apalagi sempat disampaikan tinggal 2 bulan lagi. Ini jadi mitigasi potensi korupsi di RAPBD 2020. Karena, kami meyakini korupsi bisa terjadi kalau perencanaan sangat buruk,” tandasnya. (Hr-harianindo.com)