Jakarta – Dalam acara Mata Najwa bertajuk “Buka-Bukaan Anggaran” yang ditayangkan pada Rabu (06/11/2019) malam kemarin, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ima Mahdiah mengungkap sejumlah anggaran tak lazim dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Dari temuan Ima tersebut, terdapat sejumlah anggaran pengadaan barang-barang untuk anak SD dengan jumlah anggaran yang besar.

Awalnya, PDIP sudah mendapatkan dokumen KUA-PPAS yang mencantumkan anggaran total Rp 95 triliun. Akan tetapi, ketika pihaknya meminta dokumen terbaru dengan anggaran total Rp 89 triliun, Pemprov DKI malah tak kunjung memberikan.

“Kita sudah tagih terus bahkan Ketua DPRD Pak Pras juga minta agar dikasih, dengan alasan SKPD belum siap,” kata Ima.

Dokumen tersebut baru diperoleh pada minggu lalu. Rupanya, Ima menemukan sejumlah anggaran tak masuk akal. Ketika diminta untuk menjelaskan, Ima menyebut salah satunya adalah anggaran pasir untuk anak SD.

“Contohnya, ada pengadaan pasir untuk anak sekolah SD itu totalnya bisa Rp 52 miliar. Ini bukan rehab total, rehab total beda lagi bahannya, ini kita break down khusus untuk operasional saja dari BOP, BOS,” papar Ima.

Selain anggaran pasir Rp 52 miliar, ditemukan pula anggaran untuk thinner dan helm proyek dari anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Ini pengadaan untuk anak sekolah SD, jadi saya juga enggak tahu fungsinya untuk apa. Di sini juga ada thinner sekitar Rp 40 miliar dan helm proyek Rp 34 miliar, ini anggaran Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Ima kemudian menyebut bahwa ketiadaan transparansi di era Gubernur sekarang merupakan akar dari permasalahan dalam perencanaan anggaran di DKI Jakarta.

“Kalau misalkan dulu jamannya Gubernur sebelumnya, kita dari mulai RKPD sudah mulai di-upload. Anggota dewan hanya 106 komponen totalnya ada 200 ribu kan enggak mungkin kita bahas sampai 1-2 minggu,” ucap Ima.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subekti kemudian menanggapi temuan Ima tersebut. Amin mengatakan bahwa anggaran-anggaran tak lazim bisa muncul karena adanya kelemahan dalam sistem.

“Mengapa itu terjadi, sudah banyak dibahas salah satunya adalah soal kelemahan sistem. Sebagai contoh, anggaran pendidikan harus 20 persen dari total anggaran tapi sistem itu memaksa orang untuk memasukkan komponen, itu sebabnya kemudian ada komponen yang kemudian kami juga mempertanyakan,” ujar Amin. (Elhas-harianindo.com)