Jakarta – Sejumlah orang yang menggelar aksi demonstrasi menggeruduk Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (08/11/2019). Massa demonstrasi itu menuntut agar Anies segera membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) DKI tahun 2020 kepada masyarakat.

Sekitar pukul 14.50 WIB dengan menggunakan mobil komando, massa demonstrasi yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara tersebut menggelar aksi di depan Balai Kota. Mereka pun terlihat membawa sejumlah atribut seperti poster, bendera Indonesia, dan karangan bunga untuk menggelar aksi demonstrasi tersebut.

Siska yang merupakan salah seorang orator menegaskan bahwaterdapat banyak anggara yang dinilai tidak wajar dalam rencana anggaran DKI. Tujuan pengadaannya pun tak jelas dengan nominal anggaran yang terlampau fantastis.

“Dalam dokumen ini, ditemukan ada puluhan bahkan ratusan mata anggaran menjadi perundungan public. Mata anggaran itu antara lain rencana pembelian,” teriak Siska dari atas mobil komando.

Diketahui, sejumlah rencana anggaran pun dinilai tak masuk akal seperti lem aibon Rp 127 miliar, ballpoint Rp 123,8 miliar, komputer Rp 121,2 miliar, antivirus Rp 12,9 miliar, dan influencer Rp 5 miliar.

Kendati hal tersebut sudah bocor, ujar Siska, bawahan Anies masih enggan untuk mengunggah dokumen tersebut kepada publik. Ia menduga Pemprov sengaja untuk bersikap tidak transparan.

“Maka kami menduga pemerintah provinsi DKI Jakarta secara sengaja menutup semua akses informasi,” tuturnya.

Menurutnya pengadaan anggaran yang tak wajar tersebut sangat berpeluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu, massa demonstrasi juga menuntut supaya Anies segera turun dari jabatannya saat ini.

“Kami menyarankan Gubernur Anies Baswedan untuk mundur dari jabatan karena dinilai gagal dan sarat indikasi korupsi,” tandasnya. (Hr-harianindo.com)