Jakarta – Sejumlah pihak mulai menyoroti rencana penambahan enam jabatan wakil menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo. Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo memandang bahwa rencana tersebut akan memboroskan anggaran. Ia juga menyinggung fasilitas yang akan diberikan pemerintah kepada para wamen tersebut.

“Dengan 12 wamen saja sudah gemuk dan boros. Apalagi hendak ditambah lagi enam wamen. Dari sisi belanja APBN, pertama, para wamen itu harus disiapkan kantor. Ukuran dan kemewahannya tentu harus di atas kantor dirjen dan di bawah menteri. Kalau saja kemewahan kantor menteri dan dirjen tertentu dibuka ke masyarakat, saya yakin banyak yang tercengang, dan bisa marah,” kata Dradjad Wibowo pada Sabtu (09/11/2019).

“Setelah itu harus ada mobil dinas, mungkin rumah dinas, belasan atau mungkin di atas 20 staf, dan sebagainya. Jangan lupa masih ada dana taktis dan operasional, yang untuk menteri nilainya miliaran rupiah setahun,” sambungnya.

Dradjad juga memandang bahwa gemuknya kabinet akan berdampak pada bertambah panjang dan lamanya proses birokrasi. Selain itu, rencana tersebut juga berdampak negatif terhadap perekonomian lantaran beban belanja wamen dari APBN.

“Wamen juga perlu diberi portofolio, yang dalam kasus tertentu sama artinya dengan ‘bagi-bagi proyek’. Belum lagi risiko intervensi parpol jika wamen berasal dari parpol, meski tidak selalu demikian,” ujarnya.

Terlebih, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sedang stagnan. Demi menghindari dampak yang lebih parah, Jokowi diminta untuk mengurungkan rencana tersebut.

“Tambah lagi, penerimaan pajak sedang sangat seret. Dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.578 triliun, penerimaan pajak hingga Oktober 2019 baru sekitar Rp 1.000 triliun. Masih kurang Rp 500 triliun lebih, sementara sisa waktu hanya 2 bulan lagi,” jelasnya. (Elhas-harianindo.com)