Jakarta – Partai Gerindra mulai angkat suara terkait wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pejabat di BUMN. Politisi Gerindra Andre Rosiade memberi wanti-wanti kepada Menteri BUMN Erick Thohir terkait keputusan tersebut.
Anggota Komisi VI DPR tersebut mengatakan bahwa jangan sampai penunjukan Ahok sebagai pejabat strategis di perusahaan pelat merah justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Meski demikian, Andre masih menyadari bahwa keputusan tersebut memang sepenuhnya di tangan Presiden dan Menteri BUMN.
“Itu wewenang Presiden. Jangan sampai seperti ketika jadi gubernur. Semuanya dilabrak. Nanti bukan menenangkan malah bikin tambah kisruh,” kata Andre.
Baca Juga: Menko Perekonomian Tak Masalah Ahok Duduki jabatan di BUMN
Tak hanya itu, Andre juga berharap agar Menteri BUMN berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum final keputusan tersebut. Andre menyinggung rekam jejak Ahok dalam kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat kala Ahok masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Diberitakan sebelumnya bahwa usai bertemu dengan Erick Thohir, Ahok mengaku siap apabila diberi tanggung jawab mengemban jabatan di BUMN.
“Saya kalau untuk bangsa, negara, saya pasti bersedia,” kata Ahok di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Meskipun menyanggupi tawaran langsung dari Menteri BUMN, namun Ahok masih belum membeberkan di perusahaan mana ia akan menjabat dan kapan masa jabatannya dimulai.
“Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja. Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri,” ujar Ahok.
“Mungkin nanti Desember, atau November ini, saya tidak tahu, tanya ke Pak Menteri,” sambungnya. (Elhas-www.harianindo.com)
